Kasus Century, Putusan Praperadilan Adalah Putusan Akhir

Editor: Mahadeva WS

212
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Nurul Ghufron SH MH. -Foto: Ist/Makmun Hidayat

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Universitas Jember Nurul Ghufron menegaskan, putusan praperadilan adalah putusan akhir dan tidak bisa diupayakan hukum banding maupun diupayakan Peninjaun Kembali (PK). Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 83 KUHAP, Pasal 3 PermaRI N0.4/2016.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melawan KPK terkait kasus Bank Century, pada Senin (9/4/2018).

Dalam amar putusannya, PN Jaksel memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hakim juga memerintahkan KPK menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Gultom, dan bekas Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

Putusan praperadilan telah memutus memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Proses lanjutan tersebut adalah  melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya. Atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sekaitan hal tersebut, Ghufron mengatakan, KPK merupakan penegak hukum dalam bidang penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya, sebagai penegak hukum harus menegakkan putusan praperadilan sebagai sebuah hukum.

“Kalau KPK tidak menjalankan hukum, berdasarkan Pasal 17 huruf c UU No. 30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang,” tandas Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Senin (16/4/2018).

Dia menambahkan, KPK selama ini dikenal sebagai organ Negara yang paling taat hokum. Diharapkan KPK tetap terdepan dalam memberi tauladan bukan saja secara kelembagaan tetapi juga kepada segenap warga dalam bernegara hukum.

Sementara mengenai pertanyaan mengapa hakim memasuki ruang wewenang penyidik untuk mentersangkakan seseorang, Ghufron menilai hukum tidak saja dibuat untuk memberikan keadilan kepada korban dengan member sanksi kepada pelaku. Namun juga untuk memberikan keadilan kepada pelaku agar sesama pelaku jug dijatuhi sanksi yang sama.

Menurut Ghufron, logikanya sama dengan alasan Peninjauan Kembali (PK). Salah satu dasar dilakukannya PK adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Hal tersebut tertuang pada pasal 67 UU No.5/2004 tentang Mahkamah Agung.

Jadi, bagi Ghufron putusan ini memberi keadilan dalam bentuk kesamaan perlakuan kepada pihak yang telah diproses dan telah diputus dengan hokum, sementara masih aa pihak lain yang tidak mendapatkan proses hukum. Dalam kaitan ini KPK harus mampu menjaga reputasi lembaganya maupun Negara Indonesia dalam menegakkan keadilan dengan memperlakukan sama kepada setiap warganya.

“KPK tidak memiliki ruang berdalih, untuk mengatakan tidak cukup bukti, mengingat kepada seseorang yang bersama-sama melakukan perbuatan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,” tandas Dekan Fakultas Universitas Jember tersebut.

Ditambahkan Gufron, res judicata pro veritate habetur atau apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Perdebatan warga negara bahkan ahli hukum adalah pendapat, namun pemutusnya adalah hakim.  “Putusan Hakim apapun harus dipandang sebagai benar dan berlaku sebagai hukum. Itulah konsekwensi kita sebagai bangsa memilih Negara berdasarkan hukum,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.