Kasus Suap APBD Sumut, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

279
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk 38 tersangka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 yang tersangkut kasus dugaan suap.

Sedikitnya ada 22 orang saksi yang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara di Kota Medan.

“Informasinya ada 22 saksi yang masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut,” jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (16/4/2018).

Keterangan saksi dibutuhkan penyidik KPK untuk mendalami kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat mantan Gubernur Provinsi Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

“Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan dari 50 orang saksi yang telah diperiksa sebelumnya,” tambahnya.

Febri membeberkan, pemeriksaan bertujuan untuk menggali peran atau motif dari masing-masing tersangka berdasarkan klasifikasi jabatan, kewenangan dan juga berdasarkan periode masa jabatan.

Dengan demikian keterangan saksi-saksi diharapkan akan dapat mempermudah pemeriksaan yang akan segera dilakukan penidik KPK terhadap 38 tersangka dalam waktu dekat di Gedung KPK Jakarta.

Sebagian besar anggota dewan yang menjadi tersangka diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Gatot Pujo Nugroho.

KPK juga memgingatkan agar sejumlah saksi maupun tersangka hendaknya bersikap kooperatif selama diperiksa. Sehingga dengan demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk sedikit meringankan hukuman.

Sementara itu, KPK telah memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho. Yang bersangkutan diduga memberikan sejumlah uang kepada sejumlah oknum anggota dewan untuk memuluskan pembahasan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Berdasarkan pengakuan Gatot Pujo Nugroho saat menjalani penyidikan, masing-masing anggota dewan telah menerima uang dengan kisaran Rp300 juta hingga Rp350 juta. Uang tersebut diketahui telah dibagi-bagikan secara merata kepada 38 anggota dewan.

Baca Juga
Lihat juga...