Ketum MUI: Standar Halal Indonesia Diakui Dunia

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

285
Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin - Foto: Dok CDN

JAKARTA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin mengatakan, eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dalam menerbitkan sertifikasi dan fatwa halal sudah diakui secara internasional.

Bahkan, jelas KH Ma’ruf, sudah lebih dari 50 negara telah mengadopsi sistem jaminan dan sertifikasi halal MUI. Mulai dari Asia, Australia, Eropa, Amerika dan Afrika.

“Jadi, standar halal Indonesia menjadi global. Lebih dari 50 negara meminta sertifikasi dari MUI, agar produk mereka diakui dunia,” ungkap KH Ma’ruf pada seminar nasional bertajuk “Mandatory Sertifikasi Halal” di Gren Alia Hotel, Jakarta, Senin (16/4/2018).

KH Ma’ruf menjelaskan, LPPOM MUI sebagai pelopor dalam gerakan sertifikasi halal dan telah menerbitkan ribuan sertifikat.

“Indonesia ini pelopor standar halal selama 29 tahun, hingga saat ini dunia mengakui,” imbuhnya.

Disampaikan dia, kinerja LPPOM MUI semakin terlihat nyata ketika meraih sertifikat ISO 17065 terkait lembaga sertifikasi produk dan jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Disebutkan juga, pihaknya ingin Indonesia tidak hanya jadi pasar, tapi bisa menguasai dunia dengan ekspor produk halal ke luar negeri.

Apalagi tambah dia, ini sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Halal merupakan bagian kehidupan yang tak bisa dipisahkan dan juga punya nilai bisnis, sehingga tidak saja umat Islam tapi juga non muslim ikut memproduksi produk halal, dan berusaha memperolehnya.

Untuk lebih memantapkan, jelas dia, pemerintah ikut serta dengan merumuskan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU ini sebagai penguatan yang tadinya sertifikasi bersifat suka rela (poluntary) menjadi wajib (mandatory).

“Mandatory itu penting supaya makin jelas tidak ada produk abu-abu. Halal atau haram, tidak boleh ada produk yang tak jelas,” ujarnya.

Namun kata Rais Aam PBNU ini, meskipun kini UU JPH belum bisa dilaksanakan karena terkendala Peraturan Presiden (PP) yang belum diterbitkan. Tapi menurutnya, bukan berarti sertifikasi halal berhenti.

“Halal tetap jalan karena ini gaya hidup yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam perlindungan. Proses penetapan dan pengawasan itu tetap di MUI,” tegas KH Ma’ruf.

Karena kompetensi MUI, halal itu hukum. Tidak boleh orang memberikan hukum yang tidak memberikan kompetensi.

“Dalam agama jelas, janganlah mengatakan halal-haram atas kemauan lidahmu saja untuk melakulan kebohongan terhadap Allah SWT,” imbuhnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk