Kewenangan Impor Tidak Jelas, UU Petambak Garam Digugat

Editor: Mahadeva WS

404
Suasana sidang uji materil UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia (DPP GPMI) dan Geomaritim menggugat Undang-undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya kewenangan impor garam.

Ketua Umum DPP GPMI Barharudin Farawowan dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Hukum dan Kerjasama Antara Lembaga Alfian Akbar Balyanan mengatakan, bahwa frasa komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang diatur dalam UU tersebut multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

“Karena selain digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat, garam juga dapat dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam dunia industri,” kata Barharudin Farawowan dalam sidang majelis hakim MK, Selasa (17/4/2018).

Para Pemohon juga melihat adanya ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor komoditas garam. Akibat ketidakselarasan tersebut, Pemohon berpendapat industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam.

“Apabila dalam ketentuan tersebut, khususnya di frasa komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, tidak ditafsirkan sebagai komoditas pergaraman dan perikanan yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industry. Maka pasal tersebut akan kontradiktif dengan Pasal 33 Undang-undang Perindustrian yang menyebut salah satu kewenangan Menteri Perindustrian adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam, termasuk garam di dalamnya untuk kepentingan industri,” kata Alfian Akbar Balyanan.

Ketika kontradiktif itu dibiarkan terjadi, Alfian menyebut akan menimbulkan ketidakpastian terhadap aturan-aturan yang lahir di bawah undang-undang. Hal tersebut sebagaimana kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan di media. Ada tarik-menarik kewenangan antara Menteri Perindustrian dan Menteri KP, terkait dengan kewenangan impor garam.

“Oleh karenanya, semangat kami datang meminta penafsiran terhadap Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk menengahi polemik ini. Agar ada kepastian hukum sehingga semuanya jelas,” sebut Alfian.

Atas dasar hal tersebut, Pemohon meminta kewenangan untuk melakukan impor terhadap komoditas perikanan dan pergaraman yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian dianggap lebih memahami volume impor ikan dan garam yang secara khusus digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri di dalam negeri.

Adapun bunyi pasal yang diujikan adalah Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 7/2016 yang menyebutkan “Dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaramam, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri.

Baca Juga
Lihat juga...