banner lebaran

KPK Blokir Rekening Nindya Karya Rp44 Miliar

352
Ilustrasi KPK - Foto Dokumentasi CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dan memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pembekuan dan pemindahan asset tersebut menjadi bagian dari asset recovery. “Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan asset recovery, penyidik telah memblokir rekening PT Nindya Karya dengan nilai sekitar Rp44 miliar dan kemudian memindahkannya ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara,” sebutnya di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Sebelumnya, KPK mengumumkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasta, PT Tuah Sejati terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. (Baca : https://www.cendananews.com/2018/04/perusahaan-bumn-ditetapkan-sebagai-tersangka-dugaan-korupsi.html).

Dalam perkara tersebut, terhadap PT Tuah Sejati KPK melakukan penyitaan beberapa aset dengan perkiraan senilai Rp20 miliar. Aset tersebut satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh dan satu unit SPBE di Meulaboh. “Untuk memenuhi kekurangan dari dugaan penerimaan PT Tuah Sejati, KPK terus lakukan penelusuran aset terkait,” tambah Febri.

Hingga Sabtu (14/4/2018) menurut Febri, sekurangnya 128 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kedua perusahaan tersebut. Unsur saksinya meliputi PNS, pensiunan dan pejabat di lingkungan Pemda Sabang, staf pada Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Aceh, staf, mantan staf dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), staf dan pejabat atau pengurus PT Tuah Sejati, staf, Kepala Departemen Keuangan dan pejabat atau pengurus PT Nindya Karya dan Direktur Utama PT Kemenangan.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan PT Trapenca Pugaraya, Direktur Utama PT Cipta Puga, Direktur PT Reka Multi Dimensi Karyawan PT BCP, Presiden Direktur PT VSL Indonesia, Direktur CV Total Design Engineering, Pegawai PT Swarna Baja Pacific, Direktur PT Adhimix Precast Indonesia dan unsur swasta lainnya.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh, pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh Heru Sulaksono yang merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Proyek ini dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011 dengan nilai sekitar Rp793 miliar. Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar). Pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Laode menyebut, ke-dua korporasi tersebut diduga mendapat keuntungan Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses. Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara penunjukan langsung, Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan.

Kemudian terjadi rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up). Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin Amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

“Diduga laba yang diterima PT NK dan PT TS dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar, yaitu PT NK sekitar Rp44,68 miliar dan PT TS sekitar Rp49,9 miliar,” ungkap Laode.

Terhadap PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Indrajaja Manopol sempat mempertanyakan dana yang telah dibekukan oleh KPK pada periode 2012-2017 sebesar Rp44,68 miliar. “Berhubung dana tidak jelas, kami mempertanyakan dana pada rekening yang telah dibekukan KPK, apakah bisa digunakan untuk kebutuhan sekarang. Dan ternyata itu masih tetap dibekukan,” kata Indrajaja di Bogor, Sabtu (14/4/2018), usai menghadiri temu keluarga BUMN.

Indrajaja mengatakan, kasus korupsi korporat merupakan tanggung jawab manajemen korporat juga. Direktur Utama juga belum mengetahui apa langkah hukum yang akan diambil ke depan. Dirut lebih memilih untuk menghormati aturan hukum yang sudah berjalan, dan berupaya memperbaiki korporat agar lebih baik lagi. Idrajaja juga menegaskan bahwa kasus korupsi korporat tersebut terjadi pada menajemen dari tahun 2006 sampai 2011.

Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa kasus korupsi korporat PT Nindya Karya tidak ada dampaknya pada manajemen saat ini. Rini justru mengapresiasi jajaran direksi NIndya Karya saat ini yang telah membuat perusahaan BUMN tersebut lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang banyak mengalami kerugian. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.