KPK: Butuh Ratusan Saksi untuk Ungkap Kasus Suap DPRD Sumut

Editor: Irvan Syafari

296
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah-Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA — Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan hingga saat penyidik KPK hingga saat ini sudah meminta keterangan 53 saksi dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah itu katanya, masih terus bertambah, karena penyidik KPK masih terus melakukan pemeriksaan sekaligus meminta keterangan puluhan saksi.

“Dibutuhkan saksi yang banyak untuk dapat mengungkap kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait pembahasan APBD Sumut yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Penyidik KPK membutuhkan keterangan sekitar 150 hingga 200 saksi. Namun untuk sementara, kita fokuskan pemeriksaan terhadap 38 tersangka oknum anggota dewan yang sudah ada,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Penyidik KPK telah malakukan pemeriksaan terhadap 50 anggota dewan. Dari jumlah itu sebanyak 38 oknum wakil rakyat telah resmi memyandang status sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan keterangan atau pengakuan yang disampaikan oleh tersangka Gatot, pada saat menjalani pemeriksaan yang dikakukan penyidik KPK.

Meskipun telah menetapkan puluhan tersangka, namun tidak tertutup kemungkinan bisa saja penyidik KPK kemudian menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KPK menduga ada pihak-pihak lain yang memiliki peran dan pengaruh dalam kasus perkara korupsi APBD Provinsi Sumut tersebut.

Gatot secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK, karena diduga sebagai pihak penyuap atau pemberi suap kepada sejumlah oknum anggota dewan atau Anggota DPRD Provinsi Sumut.

KPK meyakini bahwa 38 oknum anggota dewan tersebut diduga telah menerima sejumlah uang yang diduga sebagai suap masing-masing sebesar Rp300 juta hingga Ro350 juta. Mereka diketahui pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014.

Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dilakukan penyidik KPK masih terus berlangsung. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Febri kepada wartawan, pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap APBD dilakukan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara di Kota Medan.

Baca Juga
Lihat juga...