KPK Periksa Sejumlah Saksi untuk Tersangka Zumi Zola

Editor: Irvan Syafari

321
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah-Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menjerat tersangka Zumi Zola (ZZ), Gubernur Provinsi Jambi non aktif. Kasus korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2018.

Menurut penjelasan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, sedikitnya ada 7 saksi yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. Ketujuh saksi tersebut semuanya berasal dari unsur swasta atau wiraswasta yang berprofesi sebagai pengusaha atau kontaktor, yang selama ini dekat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

“Penyidik KPK melalukan pemeriksaan sekaligus memnita keterangan sejunlah saksi, sedikitnya ada 7 saksi yang datang, mereka semuanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ZZ (Zumi Zola), Gubernur Jambi non aktif terkait kasus suap pembahasan RAPBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2018,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ketujuh saksi tersebut masing-masing adalah Ismail Ibrahim (karyawan PT. Merangin Karya Abadi, Nano (Direktur Utama PT. Hendy Megah Utama), Irawan Nasution (Direktur PT Bistik Jaya, Djamino (Direktur Utama PT Usaha Batanghari), Abdul Kadir (Direktur PT Dua Puteri Persada), kemudian Fatmawati dan juga Hardono.

KPK menduga tersangka ZZ pernah beberapa kali menerima sejumlah aliran dana dana yang diduga sebagai suap atau gratifikasi. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atau commitment fee yang berasal dari sejunlah pengusaha atau kontraktor setempat sebagai rasa terimakasih terkait perizinan sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

KPK meyakini, uang yang diterima Zumi Zola tersebut sebagian dipergunakan lagi oleh yang bersangjutan untuk kepentingan menyuap sejumlah oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2014 hingga 2019. Tujuannya agar seluruh anggota dewan menyetujui atau menandatangani terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2018.

Total jumlah uang yang berhasil disita dan diamankan petugas KPK pada saat menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperkirakan mencapai Rp4,7 miliar.

Sedangkan jumlah total uangnya dipekirakan mencapai Rp6 miliar, sedangkan sisa kekurangan uangnya yang mencapai sekitar Rp1,3 miliar hingga saat ini masih terus didalami penyidik KPK.

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK telah menetapkan sejunlah tersangka dalam kasus tersebut, mulai pejabat penyelenggara negara dalam hal ini sejumlah oknum kepala dinas hingga Gubernur Provinsi Jambi.

Hingga saat ini seluruh tersangka masih menjalani masa penahanan sementara selama 20 pertama dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK di Jakarta.

Baca Juga
Lihat juga...