KPK Siap Hadapi Sidang Pra Preradilan Ahmad Hidayat Mus

Editor: Irvan Syafari

344
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK-Foto: Febri Diansyah.

JAKARTA —– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadapi persidangan gugatan pra peradilan terkait penetapan status tersangka seorang calon kepala daerah. Gugatan tersebut dilayangkan pihak kuasa hukum sekaligus pengacara atas nama tersangka Ahmad Hidayat Mus.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK Jakarta membenarkan, persidangan gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka Ahmad Hidayat Mus telah dimulai sejak Selasa (17/4/2018) kemarin. Menurut Febri persidangan gugatan pra peradilan tersebut digelar di Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Tersangka Ahmad Hidayat Mus melalui kuasa hukummya secara resmi mengajukan gugatan pra peradilan untuk melawan KPK terkait penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan. KPK siap menghadapi gugatan tersebut, termasuk menyiapkan semua jawaban maupun bantahan atau sanggahan atas pernyataan yang disampaikan pihak kuasa hukum tersangka,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menurut Febri, sebelum menetapkan status hukum seseorang, penyidik KPK tentu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi saksi atau minimal mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ke tingkat penyidikan. Sehingga dengan demikian penetapan status tersangka Ahmad sudah sesuai dengan aturan atau prosedur yang benar.

Ahmad diketahui merupakan salah satu kandidat yang telah mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung 2018. Sebelumnya, Ahmad menjabat Bupati Sula, Provinsi Maluku Utara.

Namun peluang Ahmad menjadi calon gubernur tampaknya sirna, setelah yang bersangkutan secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ahmad diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek fiktif terkait pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Bobong di Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK hingga saat ini sedikitnya telah menetapakan 2 orang sebagai tersangka, masing-masing Ahmad Hidayat Mus dan Zaenal Mus. Tersangka Zaenal diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sula. Kedua tersangka tersebut diketahui masih memiliki hubungan saudara kandung, yaitu kakak-adik.

KPK menduga pengadaan proyek fiktif tersebut diduga telah berpotensi menimbulkan merugikan anggaran keuangan negara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sula. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus proyek fiktif rersebut diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.