KPK Telusuri Laporan PPATK Terkait Pembelian Helikopter AW 101

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

260

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan laporan terkait aliran dana yang mengalir ke sejumlah negara, masing-masing Singapura dan Inggris terkait pembelian helikopter angkut serbaguna jenis Agusta Westland (AW 101).

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menyebutkan, laporan tersebut merupakan buah kerja sama dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama tersebut salah satunya bertujuan untuk mengungkap terkait adanya aliran dana atau transaksi yang mencurigakan.

Meskipun KPK telah menerima laporan dari PPATK, namun Febri menegaskan, laporan yang disampaikan tersebut masih berupa semacam informasi intelijen sehingga belum bisa diungkap atau dibeberkan kepada publik. Informasi tersebut untuk sementara masih belum bisa digunakan sebagai suatu alat bukti.

“KPK memang telah menerima informasi dari PPATK, salah satunya terkait adanya dugaan aliran dana yang berasal dari pembelian helikopter angkut serbaguna jenis AW 101 milik TNI AU. Namun informasi tersebut masih berupa data intelejen yang masih harus digali atau didalami untuk kepentingan penanganan kasus tersebut,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurut Febri hingga saat ini pihak KPK bersama PPATK masih terus mencoba menyelidiki sekaligus mendalami terkait adanya temuan transaksi atau aliran dana yang mencurigakan tersebut.

Sementara itu hingga saat ini penyidik KPK sedikitnya telah menetapkan satu orang tersangka, Irfan Kurnia Saleh. Yang bersangkutan diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. Diratama Jaya.

Irfan diketahui ikut menandatangani kontrak pembelian helikopter AW 101 seharga Rp514 miliar dengan pihak perwakilan konsorsium Agusta dari Italia dan Westland dari Inggris.

Namun dalam perjalananya harga pembelian helikopter angkut serbaguna milik TNI AU tersebut diduga sengaja digelembungkan sehingga harganya naik dari semula Rp514 miliar menjadi Rp738 miliar. Selisih harga yang berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp224 miliar.

Sementara itu dari pihak penyidik Polisi Militer TNI juga telah menetapkan masing lima orang oknum anggotanya sebagai tersangka karena diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembelian helikopter tersebut. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini oknum tersebut masih belum ditahan.

Baca Juga
Lihat juga...