LPPOM MUI: Baru 14.600 Perusahaan Tersertifikasi Halal

Editor: Irvan Syafari

347
Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim pada seminar nasional bertajuk "Mandatory Sertifikasi Halal" di Jakarta, Senin (16/4/2018).-Foto : Sri Sugiarti.

JAKARTA — Direktur Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim mengatakan, sejatinya hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai penguatan sertifikasi halal yang sudah ada di Indonesia.

“UU JPH itu mewajibkan sertifikasi halal. Jadi yang dimandatory-kan (diwajibkan) sertifikasi halal bukan halalnya. Mandatory sertifikasi halal dengan mandatory halal itu berbeda,” kata Lukman pada seminar nasional bertajuk “Mandatory Sertifikasi Halal” di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dalam UU tersebut menyebutkan, bahwa mandatory sertifikasi halal untuk barang dan jasa yang berkairan dengan produk harus memiliki sertifikasi halal. “Jadi yang dimandatory adalah sertifikasi halal, informasi halal, dan informasi tidak halal,” ujarnya.

Jadi produk yang sudah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan informasi halal atau keterangan halal. Begitu pula produk yang tidak memiliki sertifikasi halal atau mengandung bahan-bahan haram juga wajib menginformasikan ketidak halalannya. Jadi sebenarnya kata dia, yang dimandatory adalah labelisasi halal dan label non halal.

Kalau mengacu pada pasal 4 UU tersebut bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. “Maka di Indonesia harus ada dua label, Yakni label halal dan non halal,” ujarnya.

Namun Lukman mempertanyakan realitas target pemerintah terkait sertifikasi halal ini. Mengingat kata dia, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan seluruh produk di Indonesia baik itu produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019.

Kemudian kata dia, muncul pertanyaan lagi karena melihat jumlah perusahaan yang harus melakukan sertifikasi halal dan total auditor halal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 tercatat ada sekitar 3,6 juta perusahaan yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan manufacturing. Sedangkan LPPOM MUI, kata Lukman, baru mensertifikasi halal 14.600 perusahaan.

“Jangan dibilang 29 tahun LPPOM MUI seolah-olah kami tidak kerja, baru mensertifikasi halal 14.600 perusahaan dengan sistem voluntary,” tukasnya.

Karena sifatnya voluntary (sukarela), maka jelas dia, masih ada 3.586 perusahaan yang belum tersertifikasi. Apakah realistis kalau total perusahaan sebanyak itu diselesaikan hingga target pemerintah yakni Oktober 2019,” tukas Lukman.

Dia mengatakan, jumlah auditor yang sudah tersertifikasi sekitar 1.190 orang di seluruh Indonesia. Untuk mencapai 3,6 juta perusahaan tersertifikasi pada 17 Oktober 2019 maka dibutuhkan sekitar 24.902 orang auditor per hari. Para auditor itu harus melayani sekitar 800 ribu perusahaan setiap harinya.

Menurutnya, jika ingin mencapai target sangat dibutuhkan kerja keras. Mengingat selain sumber daya manusia ( SDM) belum maksimal, Peraturan Pemerintah JPH sebagai peraturan pelaksana undang-undang juga tidak kunjung terbit. Sehingga menjadikan tidak berfungsinya BPJPH.

Untuk mewujudkan target tersebut terealisasi pada Oktober 2019, menurut Lukman ada dua opsi yakni pemerintah harus membanyak auditor atau mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun demikian tegas dia, untuk membuat LPH juga harus dihitung secara realitis.

Kekhawatir Lukman lainnya adalah terkait produsen luar negeri yang dengan mudahnya di dalam UU tersebut bisa sertifikasi di Indonesia hanya dengan kerja sama internasional. Maka kata ini, ini berdampak terjadi pembunuhan massal industri kecil dan menengah di Indonesia.

“UU JPH jadi alat bunuh massal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia. Bukan menyalahkan UU-nya, tetapi kalau pemerintah dan semua pihak mau serius harus dikerjakan dari awal dengan amunisi atau dana besar,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...