Masyarakat NTT Bukan Miskin Tapi Tidak Punya Uang

Editor: Satmoko

268

MAUMERE – Masyarakat di provinsi NTT sebenarnya tidak termasuk kategori miskin sebab hampir semua keluarga memiliki aset, baik kebun yang ditanami tanaman pertanian dan juga memiliki ternak peliharaan yang bisa dijual serta menghasilkan uang.

“Masyarakat NTT sebenarnya tidak miskin tapi tidak punya uang. Orang miskin itu kalau dia tidak mempunyai uang dan juga aset. Sementara masyarakat kita memilki banyak aset tapi tidak terjual atau harga jualnya sangat murah,” sebut sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Wely Rahimone, Minggu (15/4/2018).

Dikatakan Wely, seorang petani di NTT bisa memiliki kebun vanili satu hektar sehingga tidak bisa dikatakan miskin sebab harga vanili sekilogramnya bisa tiga juta rupiah. Tapi petani tidak memiliki akses untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya.

Sekretaris dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi NTT Wely Rahimone. Foto : Ebed de Rosary

“Pemulung di Jakarta yang tinggal di gerobak maka dikategorikan miskin. Saya sarankan dana desa dipergunakan untuk membeli hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di desa dan menjualnya,” paparnya.

Wely mencontohkan, saat dirinya membeli sebuah kelapa muda di sebuah daerah yang berjarak sekitar 30 kilometer dari kota Kupang seharga 3 ribu rupiah sebuah. Kelapa tersebut dibeli pedagang dari Kupang dan dijual lagi di kota seharga 6 ribu rupiah.

“Di hotel bintang empat di kota Kupang air kelapa muda segelas bisa dijual seharga 30 ribu rupiah dan sebuah kelapa muda bisa dapat dua gelas air kelapa muda. Coba kalau pihak hotel membeli kelapa muda di petani seharga 10 ribu rupiah, maka otomatis petani bisa sejahtera,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Konradus Rindu Ketua Asita Kabupaten Sikka yang mengharapkan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari berkembangnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan.

Masyarakat, harap Konradus, bisa membuat aneka kerajinan tangan, menjual produk pertanian sesuai standar kualitas yang ditentukan hotel dan restoran. Tentu harga belinya pun pasti lebih mahal bila dibandingkan dengan menjual di pasar tradisional.

“Ini yang harus menjadi salah satu perhatian dari pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah dan pemasukan lebih dari berkembangnya sektor pariwisata. Maka tugas pemerintah untuk melatih kelompok-kelompok di masyarakat agar menghasilkan produk yang berkualitas,” ungkapnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.