banner lebaran

Mensos Salurkan Bansos Rp1,2 Triliun

288
Menteri Sosial, Idrus Marham [Dok.CDN]

MATARAM  – Menteri Sosial Idrus Marham menyerahkan bansos PKH dan keluarga prasejahtera/rastra. Total bansos untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2018 mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.

Dengan rincian PKH reguler untuk 321.727 keluarga senilai Rp608 miliar, PKH disabilitas bagi 1.985 keluarga sebesar Rp3,9 miliar dan PKH lanjut usia untuk 1.608 keluarga Rp3,2 miliar sehingga total bansos PKH menjangkau 325.320 keluarga senilai Rp615 miliar.

Sementara bantuan pangan beras sejahtera (rastra) disalurkan bagi 473.049 keluarga dengan total bantuan senilai Rp624 miliar.

Namun, di hadapan Mensos pula, ada warga bernama Huriani yang merupakan salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memilih keluar sebagai peserta program dan kemudian berdagang pecel.

“Saya dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri sebagai peserta PKH, karena di belakang saya masih banyak yang layak menerima bantuan,” kata Huriani saat memberikan penjelasan pada penyaluran bansos PKH dan beras sejahtera di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu.

Huriani memberikan penjelasan di hadapan Menteri Sosial Idrus Marham beserta sejumlah pejabat Kementerian Sosial dan pejabat daerah serta KPM PKH.

Menurut Huriani warga Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, meski dirinya hanya berdagang pecel di warung kecil, masih banyak orang lain yang lebih layak mendapatkan PKH.

“Jadi saya merasa tidak ikhlas melihat orang yang di bawah saya tidak menerima bantuan tapi saya terima. Karena itulah saya mengundurkan diri dari PKH,” tambah Huriani.

 

Mensos di hadapan para peserta PKH dan penerima rastra mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo bahwa bansos PKH harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan anak sekolah dan menjaga kesehatan mereka.

Mensos juga mengatakan dalam setahun setiap KPM mendapatkan Rp1,890 juta sedangkan untuk rastra, penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan gratis tanpa uang tebus.

“Kalau masih ada yang minta uang lapor ke bupati, kalau ada aparat yang minta uang, lapor, harus ditindak tegas. Kalau memaksa dan mengancam, lapor ke polisi. Jika beras yang didapat tidak layak lapor ke Bulog,” ujar Mensos mengingatkan para KPM. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.