Pedagang Outlet Seluler di Balikpapan Unjuk Rasa

Editor: Irvan Syafari

274

BALIKPAPAN — Ratusan pedagang outlet seluler Balikpapan menuntut kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan pembatasan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiga kartu perdana. Akibat kebijakan itu mengakibatkan pendapatan atau penurunan omzet sejumlah pedagang outlet seluler di Balikpapan.

Aksi unjuk rasa dilakukan pada pukul 13.00 hingga menjelang sore dengan konvoi menggunakan kendaraan dari Pasar Segar menuju Gedung DPRD Balikpapan. Di Gedung DPRD Balikpapan mereka berorasi dengan keluhan yang dirasakannya setelah kebijakan itu diberlakukan. Bahkan ratusan kartu perdana dibuang-buang dengan percuma karena tak bisa registrasi.

Ketua Balikpapan Outlet Community Anwar mengungkapkan, kebijakan itu membuat ratusan outlet bisa terancam tutup, karena banyak kartu perdana yang tidak dapat digunakan. Dengan pembatasan itu pedagang tak bisa melakukan registrasi, apalagi kartu perdana paket data sudah tersedia.

“Kami ini bisa terancam tutup dari kartu perdana paket data,” katanya di sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Balikpapan, Senin (2/4/2018).

Dengan unjuk rasa ini pihaknya minta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena menurutnya sangat berdampak dan membatasi ruang gerak masyarakat karena adanya pembatasan.

“Sekarang ini kita arahkan pelanggan pada isi ulang, karena memang pelanggan lebih memilih perdana,” tandasnya.

Dalam aksi anggota DPRD Balikpapan langsung melakukan dialog dengan perwakilan pedagang outlet seluler Balikpapan dan Diskominfo Balikpapan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tatang Sudirja mengatakan, dampak yang dirasakan oleh pedagang itu akan dilaporkan ke pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

“Kita akan coba menanyakan kebijakan ini kepada pemerintah pusat karena memang belum ada resmi kebijakan diberlakukan. Akan kami komunikasikan dengan pusat apa yang dikeluhkan pedagang outlet ini,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Azis menjelaskan, hal yang terjadi saat ini akan dikomunikasikan ke pemerintah pusat.

“Kita akan mengakomodir apa yang menjadi keluhan pedagang di Balikpapan, kemudian komunikasikan terkait dengan pembatasan. Masalah nomor tidak masalah tapi NIK-nya yang harus dibatasi,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...