banner lebaran

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wajib Dijalankan Pemda

Editor: Satmoko

235

MAUMERE – Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) merupakan urusan inti yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)  agar upaya perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak oleh negara, diharapkan optimal.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) merupakan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakan,” tegas Siti Eka Rahayu, Sabtu (21/4/2018).

Di dalam pelaksanaan Program PP dan PA, sebut Kepala Biro Pernecanaan Data Kementrian Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan (PP PA) Anak RI ini, keterlibatan masyarakat sangat strategis karena potensi pelaksanaan program di lapangan sebagian besar didukung oleh kegiatan lembaga masyarakat.

“Setiap kegiatan mengandung komponen partisipasi masyarakat yang dapat memberikan fasilitasi untuk mobilisasi potensi lembaga masyarakat dalam penanggulangan masalah perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak sampai ke tataran akar rumput,” terangnya.

Suster Eustochia, SSpS, kordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRuK-F). Foto: Ebed de Rosary

Untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan dan mempercepat perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, lanjut Siti, diperlukan intensitas kegiatan yang lebih besar. Juga harus dilakukan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

“Kegiatan peningkatan komitmen, bentuk afirmasi, eksploratif, dan rintisan kebijakan perlu dilakukan untuk membuka jalan agar seluruh sektor pembangunan dapat lebih mudah memahami masalah dan alternatif solusi,” sebutnya.

Semangat untuk mempercepat penguatan kelembagaan PP-PA, pengembangan inovasi untuk menghadirkan negara khususnya oleh Pemda di tengah masyarakat, tandas Siti, harus sampai mendapatkan kebijakan hingga ke tingkat desa dan memperkuat sinergi atau jejaring dengan lembaga masyarakat.

Kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak di kabupaten Sikka, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) Flores mencatat terdapat 141 kasus kekerasan selama kurun waktu tahun 2017.

“Jumlah kejadian ini meningkat 21 persen dari tahun 2016 sebanyak 96 kasus atau naik 40 pengaduan. Kejadian paling menonjol terjadi dalam lingkungan terdekat,” sebut Suster Eustochia, SSpS, selaku Kordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRuK-F).

Para korban dipaparkan TRuK-F, sebanyak 122 kasus atau 87 persen para korban sangat mengenal dengan baik dan jelas para pelaku. Kekerasan ini menimpa 44 perempuan dan 78 anak di Kabupaten Sikka.

“Data yang dimiliki TRuK-F, para korban kekerasan memiliki tingkat pendidikan dari PAUD sampai jenjang S-2. Sementara para pelaku, tingkat pendidikan dari SD sampai S-2,” sebut Suster Eustochia.

Rata-rata korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan sementara itu kekerasan seksual menempati posisi pertama karena korbannya merupakan istri dari pelaku itu sendiri. Bahkan, saat ini, anak-anak juga bukan lagi menjadi korban, tapi juga pelaku.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.