Pemerintah Pusat Dinilai Tidak Serius Berantas Perdagangan Orang

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

356

MAUMERE — Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto menilai pemerintah pusat terkesan tidak serius dalam memberantas perdagangan di berbagai daerah, termasuk di provinsi NTT. Kasus tersebut masih saja terjadi karena para calo yang merekrut masih bebas berkeliaran.

“Kalau pemerintah pusat memiliki perhatian, berani, serius dan memiliki komitmen, maka permasalahan perdagangan orang bisa selesai, termasuk di provinsi NTT,” sebutnya di Maumere, Jumat (20/4/2018).

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang, tandas Jimmy, juga tidak pernah tuntas. Pemerintah dinilai gagal, sebab ada yang sudah divonis bersalah masih dibiarkan bebas berkeliaran.

“Upaya penegakan hukum hampir tidak ada, dimana negara begini besar tetapi kita melawan para calo tenaga kerja illegal saja tidak bisa. Berani tidak kita tembak mati para calo perdagangan orang?,” tuturnya.

Siapa yang tidak mau mendapatkan uang besar, sebut Jimmy, kalau satu orang saja yang dijual, para calo mendapatkan komisi 25 juta rupiah. Berani tidak pemerintah menangkap, memberikan hukuman yang berat?. Ada siapa di balik para calo ini sehingga pemerintah terkesan tidak berani mengambil langkah tegas?.

“Saat rapat dengan dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, saya katakan, orang bekerja ke luar negeri tidak dilarang tetapi banyak yang bekerja ke luar negeri secara illegal,” terangnya.

Kalau secara ekonomi mereka berkecukupan, lanjut Jimmy, maka tidak mungkin masyarakat ingin bekerja ke luar negeri apalagi secara illegal. Negara gagal dalam mensejahterakan masyarakatnya, termasuk pemerintah provinsi NTT.

Sebelumnya Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya menyebutkan, bila mencermati angka perdagangan orang yang dirilis The International Organization for Migration (IOM), sebanyak 7.193 orang, menempatkan NTT pada rangking I perdagangan manusia.

“Dari jumlah tersebut, 72 persen yang diakibatkan oleh kemiskinan dan tidak dapat berkompetisi pada pasar kerja dalam negeri akibat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah,” jelasnya.

Apa yang dilakukan pemerintah provinsi melalui program desa atau kelurahan Mandiri Anggur Merah dan Program Keluarga Harapan merupakan benteng pertahanan yang paling efektif di desa dan kelurahan. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah kesejahteraan rakyat

“Oleh karenanya maka kita harus kuat secara ekonomi, etika dan moral yang dimulai dari lingkungan keluarga. Fakta menunjukan bahwa kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban,” harapnya.

Ketahanan keluarga, tegas Lebu Raya, harus menjadi prioritas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berada dalam koridor yang sama pada semua level pemerintahan.