Peneliti INDEF: Liberalisasi Pertanian Tanpa Daya Saing

Editor: Irvan Syafari

294
Ahmad Heri Firdaus, peneliti INDEF-Foto: M Fahrizal.

JAKARTA — Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, impor tidak dapat menstabilkan harga, terlebih ketika menjelang lebaran. Dia juga mempertanyakan, apakah benar impor memang bertujuan menstabilkan harga dalam menekan inflasi?

“Pada dasarnya impor bertujuan untuk menstabilisasi harga.Misalkan kita kekurangan pasokan, dan konsumsi bulan depan misalkan dinilai akan meningkat sekian persen, sedangkan produksi atau pasokan kita dinilai tidak dapat memenuhi penambahan konsumsinya sehingga harus cepat diputuskan harus ada impor,” jelas Firdaus, beberapa waktu lalu.

Dikatakan lagi, pada kenyataannya impor yang sudah berjalan pada masa lalu, justru malah tidak mampu menstabilkan harga. Di berbagai daerah saja masih terjadi ketimpangan harga antara Jawa dan luar Jawa dengan selisih harga yang cukup tinggi.

“Inilah yang saya nilai bahwa ada yang salah dalam tata niaga pertanian di kita, baik itu barang yang dihasilkan dari dalam sendiri yang dihasilkan dari petani kita maupun yang didatangkan dari impor, sehingga jelas bahwa kesalahan terletak pada tata niaganya,” ujar dia.

Kendala yang terjadi pada tata niaga itu bisa dilihat dari beberapa faktor bahwa pelaku usaha, pemerintah, semua mengetahui bahwa harga di domestik cenderung akan tinggi apabila pasokan berkurang sementara permintaan terus meningkat.

Dia memberi  contoh ketika ada kelangkaan beberapa komoditas pertanian di pasar maka harga menjadi mahal. Dalam hal ini Bulog harus menggelontorkan pasokan ke pasar (operasi pasar). Seharusnya dengan pasokan tersebut menstabilkan, namun jika pasokannya kurang maka yang terjadi adalah perencanaan impor yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya lagi, sektor pertanian telah menjadi salah satu fokus dalam liberalisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional untuk produk pertanian, mengharuskan setiap negara mempunyai daya saing dan proteksi pada sektor pertanian. Dalam upaya tersebut terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi produsen, importir dan pemerintah selaku pembuat regulasi.

Rata-rata pertumbuhan impor produk hasil pertanian sepanjang 2007-2017 mencapai 45,89 persen. Puncaknya terjadi pada 2007, dimana impor produk pertanian pernah tumbuh mencapai 394,98 persen. Sementara rata-rata pertumbuhan ekspor produk pertanian dalam periode tersebut hanya mencapai 5,78 persen.

Tingginya pertumbuhan impor yang jauh di atas pertumbuhan ekspornya menyebabkan neraca perdagangan internasional untuk produk pertanian mengalami defisit sejak 2007. Pada tahun 2017, defisit yang dialami mencapai U$S3,51 miliar, lebih tinggi dari tahun 2015 dan 2016.

Menurutnya lagi, rekomendasi yang diperlukan pemerintah dalam hal ini, di antaranya melakukan antisipasi keterlambatan timing impor dengan menerapkan  early warning system (EWS) sehingga perencanaan dan pelaksanaan antisipasif lebih cepat. Dengan EWS, monitoring untuk harga produk pangan dapat dilakukan sehingga lonjakan harga selama periode tertentu (respon terjadi ± 3-4 bulan) tidak terjadi.

“Jangan sampai izin impor produk pangan dilakukan di saat terjadi ketersediaan suplai domestik melimpah (panen raya),” imbuh dia.

Rekomendasi selanjutnya dengan melakukan evaluasi sistem penunjukan importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP) yang berpotensi memunculkan praktik oligopoli dan kartel sehingga kembali memunculkan sejenis kegagalan pasar/inefisiensi pasar, serta perbaikan mekanisme lelang dan tata niaga gula.

Pemerintah juga harus melakukan upaya yang mutlak dan kongkrit dalam peningkatan produktivitas dan ketersediaan pangan, baik guna pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri makanan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu membantu dan menunjang pengendalian impor sekaligus memperbaiki neraca perdagangan dan daya saing produk dalam negeri, maka kegiatan impor produk tertentu perlu diperkuat dengan verifikasi fisik barang melalui pengujian standar mutu barang secara cepat dan akurat.

Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan substitusi impor atau mengenakan bea masuk barang impor untuk perlindungan produk pangan dalam negeri.

Pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor pangan secara menyeluruh, baik terkait sistem perencanaan, pemberian izin, formula dan prosedur maupun aturan teknis impor, termasuk mengevaluasi sistem kuota dalam pemberian dan penunjukan izin impor.

Selain itu tingginya ketergantungan terhadap Jawa dalam pasokan bahan makanan jadi dan produk manufaktur, mempunyai dampak terhadap rentannya kenaikan inflasi yang tinggi, sehingga diperlukan perbaikan perdagangan antar daerah dan antar pulau.

“Kebijakan pangan harus diimbangi dengan kebijakan lainnya (seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus) untuk menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan,” jelasnya lagi.

Baca Juga
Lihat juga...