Percepatan Pembangunan Perempuan Masih Lambat

Editor: Koko Triarko

312

MAUMERE – Percepatan pembangunan perempuan masih lebih lambat dibandingkan laki-laki. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perhitungan BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 berada di angka 90,82.

“Angka ini menunjukkan percepatan pembangunan untuk perempuan masih lebih lambat dari laki-laki. Selanjutnya indeks pemberdayaan gender, meskipun trennya terus naik, tetapi dari indikator kompositnya nilainya stagnan, di mana tahun 2016 pada posisi  71,39,” jelas Siti Eka Rahayu, Jumat (20/4/2018).

Kepala Biro Perencanaan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Anak RI, ini menjelaskan, untuk melakukan monitoring atas hasil pembangunan gender, digunakan atau dapat dilihat dari pencapaian dua indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

“IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, IDG mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Siti Eka Rahayu, Kepala Biro Perencanaan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Anak RI. -Foto: Ebed de Rosary

Pencapaian penuh kesetaraan gender, tegas Siti, merupakan esensi yang selalu diperjuangkan oleh Kementerian PPPA RI di tengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. Juga sekaligus untuk mewujudkan komitmen internasional menuju Planet 50:50 pada 2030.

“Perwujudan kesetaraan gender juga sebagai upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia, khususnya perempuan, agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing,” sebutnya.

Demikian pula dengan pembangunan anak, lanjut Siti, Indonesia sebagai negara yang visioner telah meletakkan pembangunan anak sebagai satu hal yang sangat penting dan strategis. Dalam konstitusi Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

“Anak pun berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, deskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Karena itu, perlindungan anak perlu diperhatikan, guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak,” tuturnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang terakhir ditambah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UUPA.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Provinsi NTT, Alexander Sena, mengatakan, tekad pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  jelas termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra.

“Bila kita ingin cepat dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di NTT kita perlu mengintegrasikan program mulai dari KPPPA, provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga memiliki daya ungkit yang besar,” sebutnya.

Memang banyak yang masih keliru dalam memahami konsep gender, ungkap Alexander, karena bicara gender seolah-olah bicara tentang perempuan. Padahal, gender bicara tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang harus didapat oleh laki-laki dan perempuan.

“Bicara gender bukan usaha penambahan uang untuk kegiatan perempuan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana bentukan sosial yang memarginalkan dan sangat deskriminatif terhadap perempuan dapat diakhiri,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...