PLN Gandeng Kejagung Percepat Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

Editor: Koko Triarko

232

NUSA DUA, BALI — Guna mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PLN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar pekerjaan besar dapat selesai sesuai target.

Kerja sama itu pun  dituangkan dalam kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/4/2018).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

“Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran direksi dan manajemen PLN, sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi,” kata  Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui kerja sama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

Dirut PLN, Sofyan Basir, menyatakan, bahwa ini adalah bentuk transparansi yang dilakukan dan kehati-hatian PLN, dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses, khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan akuntabilitas.

“Kami juga ucapkan terima kasih untuk kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW, yang saat ini tengah kami kerjakan,” ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan, bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35.000 Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan Agung, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Ia meyakini, legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan.

Lebih jauh, Sofyan Basir menjelaskan, bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

“Juga termasuk bentuk kerja sama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator, khususnya untuk penyelesaian hukum antarBUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan, peran PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, H.M. Prasetyo mengatakan, bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

Foto bersama usai penandatanganan MoU, -Foto: Ist.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI, baik secara konstitusional maupun institusional, untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule,” tambah Jaksa Agung RI.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.