banner lebaran

Porsi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Digantikan Keluarga

Editor: Irvan Syafari

258
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori-Foto: Lina Fitria.

JAKARTA —– Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M. Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori menuturkan pada tahun ini calon jemaah haji yang wafat sebelum ke berangkatan bisa digantikan dengan pihak keluarganya.

“Mulai tahun ini porsi calon jemaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Arab Saudi bisa digantikan oleh anggota keluarganya yang lain,” ucap Ahda dalam pesan tertulis, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Menurut Ahda, ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 148 tentag Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) reguler tahun 1439 H/2018M.

Orang yang dapat menggantikan calon jemaah haji yang wafat (suami, istri, anak kandung, menantu) sebelum menunaikan ibadah haji, pengajuan penggantian ini harus diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat. Kemudian, verifikasi data pengajuan penggantian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU.

Setelah itu jemaah haji pengganti akan diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau tahun berikutnya.

“Nanti jemaah haji pengganti ini diberangkatkan pada haji tahun berikutnya,” ucapnya.

Ahda menambahkan calon jemaah haji pengganti ini harus mengajukan surat permohonan tertulus ke Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota setempat dengan melampirkan beberapa dokumen.

“Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Ditjen PHU,” tegasnya.

Dokumen yang harus dilengkapi,

1. Asli akta kematian dari Dinas Dukcapil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat.
2. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat
3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai
4. Asli setoran awal dan atau setoran lunas BPIH
5. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang wafat yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.