Refly Harun: BUMN tak Masuk Obyek Pengawasan DPR

Editor: Koko Triarko

278
Ahli Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, Saksi Ahli dari Pemerintah dalam uji materi UU BUMN di Mahkamah Konstitusi. -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Refly Harun, mengatakan, bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak termasuk dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meskipun BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagai besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak berarti BUMN menjadi objek pengawasan DPR.

“Perlu dilakukan pemisahan antara tindakan kepemerintahan dengan tindakan korporasi, tidak memiliki sangkut paut dengan tindakan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Refly Harun, di depan majelis hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), saat memberikan keterangan sebagai ahli dari Pemerintah dalam uji materi UU Nomor 19 Tahun 2003, tentang BUMN di Gedung MK, Selasa (17/4/2018).

Menurut Refly Harun, DPR tidak dapat secara langsung menyentuh penyelenggaraan perseroan BUMN dengan fungsi pengawasan, sebab fungsi pengawasan ditujukan kepada pemerintah. DPR hanya dapat berhubungan dengan BUMN, bila dikaitkan dengan fungsi anggaran, sepanjang kegiatan BUMN melibatkan perubahan postur APBN.

“Tidak masuknya BUMN sebagai objek fungsi pengawasan DPR, tidak berarti penyelenggaraan BUMN dilakukan secara bebas tanpa batas. Pemerintah melalui Menteri BUMN melakukan kontrol atas penyelenggaraan korporasi dan anggaran BUMN dengan memberikan pengusulan, persetujuan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian organ BUMN,” jelasnya.

Tindakan Menteri BUMN berdasarkan UU BUMN telah memenuhi syarat. Karena itu, kata Refly, konsep hak menguasai negara tidak hilang. Ada pun keterlibatan Menteri BUMN dapat ditemukan dalam Pasal 10, 14, 15, 27, 35 dan pasal lainnya.

Secara internal, BUMN memiliki organ komisaris dan dewan direksi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi, dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 dan 8 serta pasal 6UU BUMN. Sedangkan pemeriksaan eksternal, khususnya dalam hal keuangan, dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk perseroan.

“Dengan mengamati ketentuan di dalam UU BUMN tersebut, dapat disimpulkan, bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan korporasi dan pengelolaan keuangan, BUMN tidak bersifat bebas tanpa pengawasan. Pengawasan terhadap BUMN bersifat berlapis, baik secara internal maupun eksternal”, ungkapnya.

Namun demikian, lanjut Refly, independensi BUMN untuk menjalankan kegiatan usahanya, perlu, mengingat dengan baik keberadaan Pasal 91 UU BUMN yang berbunyi; “Selain organ BUMN, pihak lain dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN”.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Selasa (17/4), pukul 11 00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden.

Permohonan ini diajukan oleh Yan Henmen, Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Amidi Susanto dan Taufan yang merupakan pegawai BUMN PT PLN (Persero) dan tergabung dalam Serikat Pekerja perusahaan.

Ada pun materi yang diujikan,  yaitu Pasal 14 ayat (3) huruf (a). (b). (d). (9). dan (h) UU BUMN. yang berbunyi; Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Wajlb terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :  a. perubahan jumlah modal;  b. perubahan anggaran dasar:  d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;  g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, h. pengalihan aktiva

Lihat juga...

Isi komentar yuk