Retribusi Masuk ke Tempat Wisata Dikeluhkan Pramuwisata

Editor: Satmoko

447

MAUMERE – Penarikan retribusi masuk ke berbagai tempat wisata di Flores masih belum teratur dan tertata dengan baik. Wisatawan dipungut retribusi saat di pintu masuk dan juga saat berada di dalam areal obyek wisata tersebut. Akibatnya sering menimbulkan perseteruan antara wisatawan dan petugas penarik retribusi.

“Saat mengantar wisatawan asing berkunjung ke sebuah obyek wisata baru di Labuan Bajo yang dikelola Dinas Pariwisata Manggarai Barat saya dimintai retribusi dari dinas tersebut dan juga saat berada di obyek wisata tersebut saya juga dimintai retribusi oleh masyarakat,” tutur Florianus pramuwisata asal Manggarai Barat, Minggu (15/4/2018).

Dikatakan Flori, sapaannya, sebelumnya untuk masuk ke destinasi wisata tersebut tidak dipungut retribusi hanya berupa donasi. Setelah destinasi tersebut terkenal dan sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut maka wisatawan dikenakan retribusi masuk.

“Saat membawa 5 orang wisatawan asing ke tempat tersebut, di pintu masuk saya sudah beli tiket masuk yang dikeluarkan dinas pariwisata. Tapi saat masuk ke tempat wisata tersebut masyarakat meminta lagi retribusi,” terangnya.

Florianus, seorang pramuwisata atau guide asal kabupaten Manggarai Barat, Flores. Foto : Ebed de Rosary

Hal tersebut, lanjut Flori, juga terjadi di pantai Koka di kabupaten Sikka dimana saat mengantar wisatawan  dirinya diminta retribusi oleh masyarakat sampai 3 kali. Ini yang membuatnya sempat bersitegang dengan masyarakat yang mengaku memiliki tempat tersebut.

“Pemerintah daerah harus mengatur secara baik agar jangan sampai wisatawan dan pengunjung merasa terganggu dan seolah-olah diperas oleh masyarakat di obyek wisata tersebut. Ini yang akan membuat citra pariwisata di Flores menjadi jelek,” sebutnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Wely Rahimone menjelaskan, apa yang terjadi di Manggarai Barat sudah didengar namun pihaknya tidak bisa mengambil langkah lebih lanjut sebab hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai otonomi daerah.

“Pegawai kami pun mengalami hal ini dimana saat berkunjung ke beberapa destinasi di Labaun Bajo dalam rangka mencari keterangan dan bahan untuk membuat peraturan daerah, petugas kami dimintai retribusi masuk hingga 3 kali,” tuturnya.

Cara yang terbaik tandas Wely yakni dengan melaporkan kepada pihak berwajib sebab penarikan retibusi tanpa ada aturannya bisa dikategorikan Pungutan Liar (Pungli). Dengan demikian maka aparat keamanan bisa melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan).

“Pelabuhan Tenau di Kupang saja, sebelumnya ada 4 kali penarikan retribusi tetapi setelah ada OTT kini hanya membayar retribusi di satu pintu saja. Masyarakat harus berani melaporkan pungutan yang dikenakan tidak sesuai aturan kepada pihak kepolisian,” sarannya.

Paul Edmundus Tallo, pegiat pariwisata NTT menambahkan, untuk masuk ke setiap obyek wisata memang harus membayar sebab sebuah obyek wisata bukan saja milik umum tetapi hakikatnya juga milik setiap warga.

Tapi pertanyaannya, kata Paul, kenapa harus ada beberapa kali penarikan retribusi. Seharusnya dibicarakan dengan baik antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata di kabupaten dan kota agar diberlakukan penarikan retribusi sekali saja.

“Penarikan retribusi juga harus ada dasar hukumnya yang mengatur hal ini. Sebab jika tidak maka akan dianggap pungutan liar. Maka pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti permasalahan ini,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...