‘Sebut’ Sumbar Tidak Demokratis, Gubernur Kritisi BPS

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

547

PADANG — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengkritisi Badan Pusat Statistik (BPS) atas penilaian terhadap Indeks Demokrasi di Indonesia yang dipublikasikan sekitar September tahun lalu yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat, sebagai provinsi paling tidak demokratis di Indonesia dengan nilai indeks sebesar 54,41 dan masuk dalam kategori ‘buruk’.

Menurut Irwan Prayitno, publikasi tersebut, walaupun disandarkan pada data dan diolah menggunakan metodologi tertentu, namun tidak didasarkan pada indikator yang benar.

“Itu datanya ada, tapi indikatornya tidak bener,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Auditorium Gubernuran, Selasa (3/4/2018).

Irwan menyoroti kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi sebagai salah satu indikator untuk menilai demokratis atau tidaknya daerah adalah sebuah kekeliruan.

“Masa perangi LGBT tidak demokrasi? Masa suruh anak-anak mengaji biar hafal Quran tidak demokrasi? Masa menyelenggarakan pesantren kilat tidak demokrasi? Masa suruh anak-anak perempuan pakai kerudung tidak demokrasi?” protesnya.

Demokrasi, dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan, urai Irwan Prayitno kemudian, dalam makna esensial yang diterima secara universal adalah kondisi di mana kebijakan diambil setelah melalui proses musyawarah dan disepakati dengan mufakat, atau, kebijakan tertentu diambil atas persetujuan mayoritas masyarakat di suatu lingkungan tertentu.

Dengan demikian, sambung Irwan Prayitno, jika sebuah kebijakan pemerintah diterima oleh mayoritas warganya, maka kebijakan tersebut tidak bisa disebut sebagai tidak demokratis.

“Suara terbanyak. Itu kan yang demokrasi?” tanyanya retoris.

Berpijak pada definisi yang disebutkan, Irwan Prayitno dalam mempertegas argumennya menjelaskan, menyoroti sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan proses pengambilannya dan penerimaan masyarakat atasnya akan mengantar peneliti manapun pada simpul yang keliru.

“Jadi BPS meletakkan indikator tentang demokrasi itu tidak tepat. Coba indikatornya setuju atau tidaknya masyarakat atas kebijakan tersebut? Lain hal apabila 51 persen masyarakat Sumbar tidak setuju anak-anaknya berkerudung, tidak senang anak-anaknya pintar baca Quran, namun (Pemprov) tetap menjalankan kebijakan tersebut, itu baru tidak demokratis,” katanya mengoreksi.

Selain indikator yang dipilih BPS, Irwan Prayitno juga menyayangkan cara BPS menafsirkan data serta narasumber yang ditunjuk untuk menginterpretasikan data.

Irwan tidak mengurai panjang-lebar mengenai apa yang ia maksud dengan tafsir data yang tidak tepat. Namun, ia dengan tegas menyatakan, narasumber yang dipilih BPS adalah narasumber yang sekuler.

“Saya pesan ke BPS, data, selain harus diolah dengan metode yang tepat, menafsirkannya juga harus tepat. Lagipula, untuk Indeks Demokrasi ini BPS narasumbernya sekuler,” sebutnya

Dua hal ini, penafsiran data yang tidak tepat dan narasumber sekuler, sebut Irwan Prayitno di ujung sambutannya, sedikit banyak juga memiliki kontribusi pada kekeliruan survey BPS.

“Surveynya jadi subjektif, tidak objektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam hasil surbey BPS mencatatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khusus untuk Sumatera Barat tercatat hanya 54,41 atau masuk dalam kategori buruk.

BPS menyatakan Sumbar menduduki posisi paling rendah di bawah Papua Barat dengan skor 60,35 atau kategori sedang, Lampung dengan skor 61,00 atau sedang, Papua dengan skor 61,02, dan NTB dengan skor 65,41. Kelima provinsi tersebut bertengger di lima terbawah dengan nilai IDI terendah.

Kepala BPS Sumbar, Sukardi menjelaskan penilaian IDI itu seluruh poin-poin penilaian juga mencakup perilaku masyarakatnya dalam berdemokrasi. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.

“Jadi sebenarnya IDI itu tidak hanya berdasarkan kinerja pemerintah, tapi juga kinerja masyarakat. Misalnya adanya aksi mogok, demo, dan ada kekerasan,” ujarnya.

Dalam penilaian indeks demokrasi menggunakan empat sumber data, yakni kajian dari surat kabar lokal, kajian terhadap dokumen kebijakan Pemprov termasuk Perda dan Pergub, diskusi dengan ahli, pejabat, dan akademisi, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.

Baca Juga
Lihat juga...