Warga Rendu Butowe Mengadu ke AMAN Nusa Bunga

Editor: Koko Triarko

453

ENDE – Warga Desa Rendu Butowe, kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, yang menjadi lokasi pembangunan Waduk Lambo mendatangi Sekertariat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga di Ende, mengadukan perlakukan represif aparat keamanan setempat.

“Rumah jaga masyarakat adat Rendu Butowe yang digunakan sebagai Posko Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo yang terletak di titik nol, Roga – Roga, desa Rendu Butowe, dibongkar secara paksa oleh aparat kepolisian Polres Ngada dan Satuan Brimob Ende pada Senin (16/4/2018) sekitar pukul 08.00 WITA,” ujar Willy Ou, Selasa (17/4/2018).

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga, Philipus Kami. -Foto: Ebed de Rosary

Dikatakan Willy, pihaknya merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya tindakan represif aparat keamanaan ini, sehingga mendatangi sekretariat AMAN Nusa Bunga di Ende,  Rabu (17/4/2018), untuk melaporkan aksi represif aparat keamanan terhadap masyarakat adat dengan melakukan pembongkaran secara paksa rumah jaga di gerbang masuk lokasi survey.

“Tindakan aparat kepolisian dalam mengkawal tim survey melakukan survey di lokasi yang ditolak warga dalam pembangunan waduk ini sudah keterlaluan, karena telah melakukan pemaksaan kehendak terhadap warga dan melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa ibu yang melakukan aksi penghadangan,” ungkapnya.

Wiily yang didampingi tiga warga Rendu lainnya mengakui, tindakan aparat kepolisian menyerobot masuk ke lokasi milik warga dan merusak pos jaga tersebut dengan melakukan tindak kekerasan sangat disesalkan.

Sementara itu, Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami, saat menerima kehadiran perwakilan masyarakat adat Rendu Butowe, mengatakan, masyarakat adat Rendu,  Ndora dan Labho Lewa sesungguhnya bukan menolak pembangunan waduk, tapi menolak lokasi pembangunan yang ada di Lowo Se dan memberikan lokasi alternatif di Lowo Pebhu dan Malawaka.

“Berbagai alasan itu telah disampaikan warga saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tanggal 4 Agustus 2017 di Jakarta. Karenanya, jika pembangunan waduk itu tetap dipaksakan, maka sudah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 b ayat 2 dan pasal 28 i, tentang hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan pernyataan Menteri PUPR,” ungkapnya.

Philipus meminta, agar para pihak yang berkepentingan dengan pembangunan waduk Lambo supaya menahan diri dan harus mendengar jeritan hati masyarakat adat Rendu, Ndora dan Labholewa, karena merekalah  pewaris hak secara turun temurun yang di lindungi oleh konstitusi.

“Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Labholewa adalah alih waris yang memiliki tanah hak ulayat di lokasi itu sehingga siapapun yang berkentingan terhadap pembangunan waduk ini harus menahan diri” harapnya.

Lebih lanjut, Philipus menegaskan, AMAN Nusa Bunga secara organisasi mendesak Kapolda NTT dan Kapolres Ngada untuk segera menarik pasukannya dan pasukan Brimob Ende yang saat ini berada di lokasi, agar tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada masyarakat adat Rendu, Ndora dan Labholewa.

“Saya harap, aparat Kepolisian Resor Ngada dan Satuan Brimob Ende bertindak sesuai dengan mandat UU Kepolisian Negara nomor 2 tahun 2002 untuk mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat dan masyarakat adat pada khususnya” tambahnya.

Anggota DPRD Ende ini juga mempertanyakan kehadiran Satuan Brimob Ende di lokasi, karena masyarakat adat di ketiga komunitas itu sedang berjuang mempertahankan hak-hak dasar hidup. Juga sedang menjalankan mandat ritual adat yang dibuat pemangku adat dan seluruh komunitas adatnya yang telah diatur oleh Konstitusi UUD 1945.

“Tidak ada situasi yang luarbiasa atau darurat di lokasi itu, sehingga harus melibatkan pasukan Brimob yang sangat masyarakat banggakan untuk menjaga situasi di sana”, pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...