3 Kabupaten dan 34 Desa di NTT Belum Terapkan Siskeudes

Editor: Mahadeva WS

229

MAUMERE – Hingga 7 Mei 2018, implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di nasional baru mencapai 88,38 persen. Dari 74.958 desa baru 66.245 desa yang sudah menerapkan dan sisanya 8.713 desa belum mempergunakan aplikasi tersebut.

Juliver Sinaga,AK,MM Direktur Pengawasan Bidang BUMD Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP RI. Foto : Ebed de Rosary

Direktur Pengawasan Bidang BUMD Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP RI Juliver Sinaga, AK, MM menyebut, dari 434  kabupaten dan kota di Indonesia baru 407 atau 93,78 persen yang menerapkannya. “Masih ada 27 pemerintah kabupaten dan kota yang belum menerapkannya,” tutur Juliver, Senin (28/5/2018).

Khusus untuk NTT, Juliver menyebut, pencapainnya sudah 98,88 persen. Masih terdapat tiga kabupaten yang desanya belum semua menerapkan Siskeudes. Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dari 160 desa masih ada 14 desa yang belum menerapkan.

Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki 65 desa, ada empat desa yang belum menjalankan Siskeudes. Kabupaten Manggarai Timur dari 159 desa masih ada 16 desa yang belum menerapkannya.

Di NTT terdapat 3.026 desa, sudah 2.992 desa yang menerapkan Siskeudes. Sehingga hanya ada 34 desa yang belum menerapkan Siskeudes. Sementara BPKP NTT sudah mensosialisasikan dan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di semua desa.

“BPKP dalam rangka pengawalan preventif akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melakukan fasilitasi peningkatan komptensi SDM pemerintah daerah dan desa. Juga melaksanakan Bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ungkapnya.

Plt.Bupati Sikka Drs.Paolus Nong Susar menjelaskan, Pemkab Sikka telah melaksanakan Bimtek dan sosialisasi Siskeudes kepada perangkat 147 desa. Hal tersebut menjadi bukti adanya komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem tersebut dengan maksimal.

“Memang masih banyak keurangan disana-sini terkait penerapannya sehingga masih banyak desa yang belum menjalankan sistim ini dengan berbagai kendalanya,” sebutnya.

Dari hasil audit di beberapa desa, sudah ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan baik secara administrasi maupun penggunaan. “Dengan adanya sosialisasi oleh BPK RI dan BPKP diharapkan para kepala desa dan perangkat desa bisa menjalankan sistem ini dengan baik sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang bisa berujung kepada masalah hukum,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...