BPJS-K Banjarmasin Kembangkan Sistem Transparansi Layanan Rawat Inap

Editor: Koko Triarko

288
Kepala BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin, M Fakhrizal. - Foto: Arief Rahman
BANJARMASIN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Banjarmasin, tengah merancang sistem khusus yang memungkinkan masyarakat dapat melihat ketersediaan kamar di rumah sakit secara lebih transparan, saat hendak rawat inap.
“Kita sering mendapat keluhan dari masyarakat akan sulitnya mendapatkan kamar saat ingin rawat inap di rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Padahal, saat dilihat oleh keluarga pasien secara langsung, ternyata masih banyak sekali kamar yang kosong,” kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin, M Fakhrizal, Jumat (25/5/2018).
Nantinya, direncanakan sistem ini bisa membuat masyarakat dengan mudah mengetahui jumlah kamar inap yang tersedia di Rumah Sakit, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat meminimalkan oknum rumah sakit yang ingin berbuat curang dengan cara memperjual belikan kamar inap.
“Kita sedang rancang sistemnya, dengan harapan tidak sampai tahun 2018 ini bisa rampung dan dapat dijalankan. Untuk di Kantor BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin, nantinya kita harapkan semua rmah sakit yang bekerja sama bisa menerapkannya, yakni sekitar 30 rumah sakit,” ungkapnya.
Selain mendorong, agar rumah sakit lebih transparan dalam hal ketersediaan kamar inap, pihaknya juga terus berupaya mendorong kepesertaan di Kantor BPJS cabang Banjarmasin, yang membawahi daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, agar bisa lebih meningkat di tahun ini.
Menurutnya, hal itu karena jika berdasarkan data, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di cabang Banjarmasin hanya mencapai 52,88 persen atau sekitar 1.433.119 orang.
Ada pun rincian segmen kepesertaan, di antaranya PNS mencapai 100 persen, Pensiunan 100 persen, TNI dan Polri 100 persen, Jamkesda 69 persen, Pemda 100 persen, Badan Usaha 96 persen dan Mandiri 61 persen.
“Kalau dilihat data ini memang yang paling sedikit adalah kepesertaan mandiri. Karena itu, saat ini kita terus melakukan sosialisasi yang intensif pada masyarakat, agar mereka makin mengerti begitu bermanfaatnya bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...