Dana Pembebasan Lahan Waduk Napun Gete Ditanggung Kementrian PU

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

279

MAUMERE — Dana untuk pembayaran ganti rugi lahan yang dipergunakan untuk membangun waduk Napun Gete di kecamatan Waiblama kabupaten Sikka seluas 145 hektare berjumlah 40 Miliar rupiah disepakati akan ditanggung oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

“Saya bersama dengan seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Sikka telah menemui Kementrian Pekerjaan Umum RI dan telah disepakati dana sebesar 40 miliar rupiah tersebut ditanggung mereka,” sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Sikka Petrus Tommy Lameng, Selasa (15/5/2018).

Dikatakan Tommy, awalnya berdasarkan kesepakatan dengan Pemda Sikka nilai ganti rugi lahan sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sehingga Pemda Sikka telah menganggarkan dana sebesar 16 miliar rupiah dari APBD II kabupaten Sikka.

“Ternyata setelah tim aptaisal lakukan perhitungan, nilainya jauh di atas NJOP berjumlah 56 miliar rupiah. Ini yang membuat kami harus meminta bantuan kepada pemerintah pusat,” sebutnya.

Kementrian PUPR RI tambah Tommy, menjanjikan dana sebesar 40 miliar rupiah tersebut paling cepat akan dicairkan pada Oktober dan paling lama Desember 2018. Dengan adanya kesepakatan ini maka dana untuk ganti rugi lahan masyarakat sudah tidak ada masalah lagi.

“Besok saya mau langsung ke lokasi waduk dan ingin membahas hal ini dengan masyarakat pemilik lahan. Masyarakat minta agar dana 4 miliar rupiah untuk pembayaran tahap kedua dibagikan kepada semua pemilik lahan,” terangnya.

Bila masyarakat menyetujui tambah Tommy, maka pihaknya akan membayarkan kepada semua pemilik lahan yang memiliki 197 bidang tanah.

Kadis PU Sikka
Kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Sikka Petrus Tommy Lameng. Foto : Ebed de Rosary

Masyarakat saat pertemuan terkahir pada Jumat tanggal 4 Mei 2018 meminta agar dana tersebut dibayarkan kepada semua pemilik lahan yang tersisa.

“Kalau masyarakat mau seperti itu maka kami pasti akan menindaklanjuti sehingga semua masyarakat akan menerima uang muka yang sama. Namun masyarakat harus melengkapi surat kepemilikan tanah terlebih dahulu,” harapnya.

Plt.Bupati Sikka Drs. Paolus Nong Susar kepada Cendana News mengatakan, Kementerian PU pada Pos Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dananya sudah ada, tidak perlu pembahasan lagi di DPR RI dan akan direalisasikan pada Oktober 2018.

“Pemda Sikka dan DPRD Sikka juga telah sepakat bahwa sisa dana sebesar 4 miliar rupiah lagi dari total dana sebesar 16 miliar rupiah akan dialokasikan dalam APBD Perubahan di Agustus atau September 2018,” terangnya.

Pemda Sikka sambung Nong Susar akan meminta masyarakat termasuk pemilik lahan yang telah mendapat ganti rugi pada tahap pertama agar segera melengkapi syarat-syarat terkait seperti dokumen kepemilikan lahan agar dananya bisa segera dicairkan.

“Tahap pertama tim appraisal sudah melakukan penilaian terhadap luas lahan sebesar 23,4 hektare atau 27 bidang tanah dari total 224 bidang tanah. Pemda Sikka juga sudah melakukan pembayaran ganti rugi dengan nilai sesuai yang ditetapkan oleh tim appraisal sejumlah 8,81 miliar rupiah lebih,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.