Dinas Dikbud NTB: Sistem Zonasi Bisa Cegah Pungli

Editor: Koko Triarko

292
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Muhammad Suruji/Foto: Turmuzi
MATARAM – Penerapan sistem zonasi atau penetapan berdasarkan wilayah pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai akan mampu mengurangi terjadinya praktik pungutan liar dan percaloan.
“Kalau selama ini setiap PPDB, sekolah terutama sekolah yang dinilai favorit seringkali menerima peserta didik sampai over kapasitas ruang belajar, dengan diterapkannya sistem zonasi, sekolah tidak bisa semaunya menerima siswa, tapi ada batasan”, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji, di Mataram, Kamis (24/5/2018).
Selain bertujuan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari wilayah sekitar, penerapan sistem zonasi akan membuat sebaran peserta didik di semua sekolah pinggiran maupun perkotaan menjadi merata.
Sehingga tidak ada lagi istilah sekolah favorit yang kerap diperebutkan orang tua peserta didik memasukkan anaknya sekolah yang kerap membuka peluang terjadinya pungli dan praktik percaloan.
“Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, sekolah yang dianggap favorit di perkotaan kerap jadi rebutan, terutama oleh calon peserta didik luar zonasi sekolah, sehingga selain menutup kesempatan bagi anak sekitar bisa tertampung di sekolah bersangkutan sedikit, juga kerap dijadikan ruang terjadinya pungli”, katanya.
Ditambahkan, kebijakan penerapan sistem zonasi bukan berarti menutup kesempatan bagi calon peserta didik luar wilayah suatu sekolah bisa mendaftar, mereka boleh mendaftar, tapi tentu nilainya harus sesuai ketentuan.
Selama ini, yang terjadi justru semacam ketimpangan jumlah siswa, antara sekolah perkotaan dan pinggiran. Sekolah pinggiran tidak banyak mendapatkan siswa, karena kurang peminat, di sisi lain terjadi over kapasitas pada sekolah perkotaan yang dinilai sebagai sekolah favorit.
Baca Juga