DLHK Tangerang Kesulitan Usut Kasus Pencemaran Lingkungan

398
Sungai kotor, ilustrasi -Dok: CDN
TANGERANG – Aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kendala dalam mengusut kasus pencemaran lingkungan, karena tidak memiliki penyidik pegawai negeri sipil.
“Sumber daya manusia dalam pengawasan juga terbatas, maka permasalahan hukum pencemar lingkungan kadang sulit dijangkau,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Syaifullah, di Tangerang, Selasa (29/5/2018).
Syaifullah mengatakan, untuk mengadakan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), memerlukan dana, sedangkan anggaran yang dimiliki terbatas untuk menyiapkan penyidik khusus tentang lingkungan.
Meski sudah mengajukan dana untuk pelatihan PPNS, tapi belum mendapatkan tanggapan dari pihak yang berwenang mengurus masalah anggaran.
Pernyataan itu terkait pihaknya melakukan verifikasi data terhadap sejumlah perusahaan tanpa memiliki dokumen perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang, Dani Hasan Sanusi, mengatakan, ada sejumlah perusahaan yang belum mengantongi Amdal, tapi sudah beroperasi.
Namun, saat ini telah ada sekitar 30 perusahaan mengajukan izin Amdal ke instansi berwenang untuk diteliti ke lapangan sebelum dikeluarkan.
Pihaknya memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berdiri sebelum 2016, tapi belum memiliki Amdal.
DLHK setempat melakukan pemutihan ,agar pengusaha segera mengurus izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tangerang.
Kemudahan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang dibangun setelah 2017 dan mereka harus segera mengurus.
Banyak juga perusahaan yang belum mengantongi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), padahal setiap pabrik yang belum punya Amdal dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Verifikasi data perusahaan itu dilakukan pada kawasan industri dan beberapa lokasi lain di luar kawasan, seperti di Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Cikupa, Pasar Kemis dan Panongan.
Dia berharap, pelatihan PPNS dapat segera dilakukan, karena belakangan ini memang banyak pengaduan warga maupun pegiat lingkungan yang melaporkan kasus pencemaran. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...