Ekonom : Pak Harto Sukses Koordinasikan Pembangunan Ekonomi

Editor: Mahadeva WS

651
Ekonom INDEF, Eko Listiyanto. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan, dalam catatan sejarah, hanya Presiden kedua RI HM Soeharto yang mampu menjadikan Indonesia menjadi negara terpandang secara ekonomi. Soeharto mampu melaksanakan pembangunan ketahanan pangan. 

Strategi Soeharto membangun ketahanan pangan didasari traumatik terhadap pembangunan ekonomi di jaman Soekarno. “Pak Harto itu kalau dengan beras wanti-wanti banget, ya. Kalau cadangan dibawah dua juta ton, sudah nggak berani, pasti impor. Ini saking traumanya Orde Baru (Orba) dengan kekurangan pangan karena traumatik itu,” kata Eko kepada Cendana News, Jumat (25/5/2018).

Menurutnya, Pak Harto melalui Orba-nya berusaha membangun sektor pertanian. Strategi ini dilakukan karena Beliau tidak ingin kekurangan pangan di Indonesia terulang lagi. Oleh karenanya, strategi di Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pasti bertumpu pada sektor pertanian.

“Itu saking fokusnya Orba membangun swasembada pangan, menyejahtrakan rakyat dan petani. Mungkin istilahnya, boleh nggak punya baju tapi jangan sampai nggak bisa makan,” kata Eko.

Di masa kepemimpinannya, Pak Harto menurut Eko, mampu mengkoordinasikan pembangunan ekonomi satu harmoni dalam data. Sehingga kalau diperlukan impor, maka dilakukan impor. Bahkan jaman Orba, Indonesia sukses swasembada pangan dan diakui negara international.

Pengakuan tersebut diperoleh dengan diberikannya penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pak Harto. Penghargaan diberikan untuk keberhasilan Indonesia merubah keadaan, dari pengimpor terbesar beras menjadi negara swasembada beras di 1984.

“Kalau sekarang bilang swasembada tapi nggak ada yang mengakui. Swasembada didifinisikan hanya sekedar kalau impor dibawah 10 persen, berarti sudah swasembada,” tandasnya.

Kalau indikatornya adalah nilai impor di bawah 10 persen, menurut Eko, hal tersebut gampang dicapai. Dan Kementerian Pertanian (Kementan) juga menjaga keberhasilan status swasembada bisa dilakukan karena tidak ada impor. “Tapi kalau hanya bermain diranah narasi politik seperti ini. Ya nggak bisa. Ini riil di masyarakat. Yang satu kementerian mungkin sudah melihat tanda-tanda kalau tidak dilakukan impor harga-harga naik,” ujarnya.

Di sisi lain, dengan data yang dimiliki bahwa produksi mencukupi. Ini menandakan tidak ada kolerasi data antar kementerian. Eko memprediksikan, bisa saja produksi memang mencukupi, tetapi tidak ketemu pasarnya. “Jadi ada daerah surplus tapi kemudian dia tidak bisa mensuplai karena tidak tahu beras yang masih defisit dimana.Sehingga akhirnya mereka para petani tetap menerima dengan harga rendah,” tandasnya.

Terkait data antarkementerian, menurut Eko, seharusnya masa pemimpinan Jokowi lebih bagus dari pemerintahan sebelumnya. Dia menilai koordinasi di masa Orba sangat jelas, presiden benar-benar ambil bagian. Sementara di pemerintahan sekarang, selalu bilang kepada kementerian pokoknya harga-harga harus stabil.

Satu kementerian diamanahkan produksi harus mencukupi. Hal itu ditekankan karena sudah diberi anggaran subsidi hingga puluhan triliun. Sementara indikator kinerja stabilitas harga ada di kemendag. “Menurut saya perlu ada kebijakan yang jelas sebetulnya mana yang mau diacu, satu saja. Jangan sampai ada data yang bersayap karena yang akan dirugikan petani,” ujarnya.

Petani tambah eko, saat panen ingin agar gabahnya laku dengan harga yang stabil. Namun demikian, dalam situasi Ramadhan dan lebaran adanya kenaikan harga masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau kemudian ada gejolak sedikit saja, solusinya impor. Justru ini yang membahayakan perekonomian nasional. “Kalau sedikit-sedikit solusinya impor,  nggak akan pernah selesai upaya untuk membangun ketahanan pangan. Kita ini sudah lama tidak membangun ketahanan pangan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.