Hadapi AFTA, APKLINDO Dorong Munculnya Perda

Editor: Mahadeva WS

175
Ketua DPP APKLINDO Kalsel Deddy Subiantoro (Baju Coklat) bersama Ketua Dewan Kehormatan DPP APKLINDO Kalsel Rizal Akbar (Baju Biru) - Foto Arief Rahman

BANJARMASIN – Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Kalsel mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) akan adanya kebijakan ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APKLINDO Kalsel Deddy Subiantoro menyebut keberadaan AFTA sangat penting. Kehadiran AFTA akan memungkinkan segala produk, jasa hingga tenaga kerja dari seluruh ASEAN masuk dengan bebas ke Indonesia.

“Karena itulah, agar tenaga kerja lokal di Kalsel bisa tetap bersaing saat AFTA resmi diberlakukan, perlu adanya payung hukum berupa sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan pelaku usaha jasa tenaga kerja yang berbisnis di pemerintahan untuk melampirkan sertifikasi kompetensi,” tegas Deddy, Senin (28/5/2018).

APKLINDO Kalsel sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan klining servis lokal di Kalsel, sudah berupaya mendorong munculnya Perda yang mewajibkan sertifikasi kompetensi. “Kita sudah pernah usulkan pada Pemprov Kalsel saat audiensi dengan Disnakertrans maupun Asisten III. Sejauh ini respon mereka akan usulan tersebut cukup baik dan kedepan akan kita perkuat lagi kita dengan melakukan audiensi bersama DPRD Kalsel,” ungkapnya.

Selain memberikan usulan agar dibuatkan Perda, APKLINDO juga secara rutin menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi klining servis pada anggotanya. “Sudah beberapa kali kita gelar dengan berbagai tema sertifikasi yang berbeda sesuai kebutuhan anggota. Target kita dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan membuat anggota APKLINDO makin siap menghadapi AFTA,” tegasnya.

Dewan Kehormatan DPP APKLINDO Kalsel Rizal Akbar mengapresiasi upaya organisasinya untuk terus berbenah diri. Hal itu mendorong para pekerja klining servis lokal makin berkualitas. Langkah tersebut sesuai dengan visi Pemprov Kalsel yang berupaya mewujudkan tenaga kerja lokal di Kalsel makin berkualitas.

“Kita juga mendukung usulan APKLINDO Kalsel yang ingin adanya sebuah Perda khusus yang mewajibkan tenaga kerja yang berbisnis di pemerintahan untuk melampirkan sertifikasi kompetensi. Hal ini karena selain bermanfaat bagi perusahaan juga dapat membuat hasil kerja menjadi lebih standar,” pungkas Staf Khusus Gubernur Kalsel tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...