hut

IDEAS: Melimpahnya TKA Picu Konflik Sosial

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono. Foto : Sri Sugiarti

JAKARTA — Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menegaskan, sepanjang memiliki keahlian yang belum dimiliki pekerja di Indonesia, harusnya tidak ada masalah dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Tapi masalahnya, menurut dia, di lapangan yang masuk sangat banyak, mereka tidak terlatih dan tidak terdidik serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hampir semua tenaga kerja lokal juga bisa. Seperti membangun jembatan dan saluran air.

“Itu kan sangat bisa dilakukan oleh tenaga kerja kita. Ketika itu kemudian dikerjakan oleh TKA, dalam hal ini China tentu sangat menyakitkan. Jadi ini lebih kepada rasa keadilan,” kata Yusuf kepada Cendana News di temui di Jakarta, belum lama ini.

Yusuf menilai, pemerintah telah salah kaprah mengizinkan investor asing masuk dengan membawa buruh dari negaranya.

Namanya investasi asing pasti ada perjanjian-perjanjian di awal dengan pemerintah sehingga tidaklah mungkin para TKA itu tiba-tiba datang ke Indonesia.

“Kalau menurut saya, ada dua kemungkinan. Pemerintahnya payah tidak bisa negosiasi, sehingga kemudian mengizinkan investasi China itu masuk dengan TKA-nya. Atau investor China itu melakukan pelanggaran peraturan,” tukasnya.

Semua itu, dikatakan Yusuf, tinggal ditelusuri saja siapa yang menjadi sumber masalahnya. Apakah pemerintah yang tidak bisa negosiasi atau investasi China yang melanggar peraturan.

“Investasi China itu kan ketahuan, lokasi dimana, bergerak di bidang apa, dan membutuhkan tenaga kerja berapa. Itu kan semua ada datanya, tinggal investigasi,” tukas Yusuf.

Investigasi menurutnya, sangat mungkin dilakukan masyarakat atau secara resmi oleh DPR dan Ombusman. Investasi ini merupakan pengawasan.

Melimpahnya TKA China ke Indonesia, Yusuf menilai akan berdampak pada konflik sosial yang menakutkan. Karena menurutnya, konflik sosial itu tidak bisa dinilai dengan angka-angka moneter semata. Sedangkan dampak ke ekonomi dalam jangka pendek ini belum terlihat.

“Potensi konflik sosial itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kerugian ekonomi semata, kalau soal kasus TKA ini,” tegasnya.

Lihat juga...