Ijin Kapal Ikan Diurus Provinsi Tidak Efisien

Editor: Mahadeva WS

260

MAUMERE – Perizinan bagi kapal penangkap ikan telah dilimpahkan dari kabupaten ke provinsi. Hal tersebut dinilai menyulitkan nelayan untuk mengurusnya.

Nelayan harus mengeluarkan biaya besar untuk mengurus perizinan kapal tersebut. “Dari Maumere kami harus naik pesawat ke Kupang sehingga membutuhkan biaya tambahan, selain biaya makan minum dan penginapan saat di ibukota provinsi. Kalau dulu untuk kapal di bawah 30 Gross Ton cukup diurus di kabupaten tetapi sekarang semua dipindah ke provinsi,” sebut salah satu nelayan Mansyur,Selasa (22/5/2018).

Persoalan masih bertambah dengan butuhnya waktu untuk proses keluarnya perizinan. Jika izin cepat keluar, nelayan masih bisa dengan cepat mengoperasionalkan kapal. Sementar saat ini dengan perizinan di provinsi, maka untuk satu izin membutuhkan waktu seminggu untuk memprosesnya.

Dari perhitungan yang dilakukan, untuk mengurus izin, dibutuhkan biaya minimal Rp5 juta. “Biaya ini tentu sangat besar untuk ukuran nelayan kecil seperti kami namun bagi pengusaha yang memiliki banyak armada kapal tentu tidak seberapa. Belum lagi waktu kami yang seharusnya dipakai untuk melaut harus tersita,” tuturnya.

Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Sikka Paul H.Bangkur. Foto : Ebed de Rosary

Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Sikka Paul H.Bangkur menjelaskan, berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah berdampak kepada berbagi. Termasuk kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengelola wilayah pesisir pantai  yang mengatur tentang pemberian izin kapal ikan.

“Dahulu, wilayah 0 sampai 4 mil dari garis pantai adalah kewenangan kabupaten. sehingga bupati bisa mengeluarkan ijin kapal. Sekarang ini, undang-undang mengatur bahwa dari pantai sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi,” tuturnya.

Dengan kebijakan tersebut, saat ini perizinan kapal kewenangan ada di provinzi. Meski salah satu prinsip dari peraturan efisiensi, namun dengan ketentuan tersebut tidak memberikan kemudahan tetapi malah menambah permasalahan nelayan. “Dalam pengembangan dunia perikanan, kita masih lemah di bidang advokasi. Juga ada beberapa regulasi yang bisa menghambat pengembangan dunia perikanan termasuk aturan yang menyulitkan para nelayan,” ungkapnya.

Dibagian lain, mengenai bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan di Sikka, Paul menyebut,saat ini sudah lebih baik. DKP Kabupaten Sikka saat ini memberi bantuan kepada nelayan berupa kapal ikan berbahan fiber glass. Hal tersebut mempertimbangkan umur ekonomis dari kapal meski harganya lebih mahal.

“Hanya saja para nelayan masih menjual hasil tangkapan secara gelondongan. Karena belum ada industri pengolahan berbasis masyarakat. Yang kita harapkan adalah masyarakat nelayan mampu mengelolah sendiri hasil tangkapannya untuk bisa memberikan nilai tambah,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...