IKADI Menyebut, Kemenag Tidak Perlu Susun Rekomendasi Mubalig

Editor: Mahadeva WS

292
Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumatera Barat Dr Urwatul Wusqa/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Sumatera Barat Dr Urwatul Wusqa menilai, tidak perlu adanya kebijakan dari Kementerian Agama (Kemenag) mengenai mubalig yang direkomendasikan. Kebijakan itu dinilai hanya akan memecah umat muslim.

Menurutnya, ada ribuan mubalig di Indonesia. Sehingga sangat mustahil jika Kemenag ingin mendaftar para mubalig untuk menyusun rekomendasi yang diklaim berisi daftar mubalig yang bisa dipercaya masyarakat untuk memberi ceramah.

Selain itu, tidak ada alat ukur yang bisa mengatakan seorang mubalig layak mendapatkan rekomendasi atau tidak. Soal ilmu dan pengetahuan mubalig disebutnya, bukanlah sama dengan seorang ulama. Kalau ulama disebutnya, memiliki ilmu dan pengetahuan yang lebih ketimbang mubalig.

“Akibat kebijakan Kemenag itu kan beberapa hari lalu masyarakat heboh dan banyak yang mempertanyakan, kenapa ustad itu dan ini tidak masuk daftar. Lalu muncul lagi pernyataan Menag bahwa boleh mengundang ustad di luar dari 200 mubalig yang telah direkomendasikan. Kondisi yang demikian, telah membuat perpecahan umat, karena umat kecewa,” tandas Wusqa, Senin (28/5/2018).

Wusqa berharap, kedepan tidak ada lagi istilah rekomendasi mubalig dari Kemenag. Meski tujuannya untuk mengantisipasi adanya ceramah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Seharusnya Kemenag disebutnya, cukup melakukan pemantauan. Dan jika ditemukan penyimpangan Kemenag bisa memanggil yang bersangkutan.

Sementera, terkait rencana Kemenag dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) melakukan sertifikasi mubalig. Menurut Wusqa banyak hal yang perlu dikaji lebih jauh. Misalnya, jika dilakukan sertifikasi, maka ketentuan yang akan diberlakukan seperti apa? Kemudian, siapa orang yang dinilai layak memberikan penilaian bahwa seorang mubaligh itu layak mendapatkan setifikasi?

Lebih lanjut, jika nanti benar adanya mubalig bersertifikat, maka diduga akan menghabiskan biaya yang banyak. Dampaknya, mubalig yang memiliki sertifikat bisa saja memasang tarif ceramah karena telah bersertifikat. “Makanya saya nilai tidak perlu ada istilah mubalig yang mendapat rekomendasi dan ada mubalig yang memiliki sertifikat. Karena semua hal ini akan bisa membuat kacau suasana saja,” tegasnya.

Wusqa menyebut,  saat ini di IKADI Sumbar ada 100 lebih mubalig. Setiap mubalig di Ikadi mendapatkan pelatihan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, diberikan sertifikat. “Nah, sertifikat yang diberikan itu bukanlah soal berkompetennya seorang mubalig atau tidaknya. Tapi, sertifikat itu sebagai penghargaan, karena telah menjadi peserta pelatihan mubalig,” tambahnya.

Secara pribadi, Wusqa menghargai apa yang dimaksud oleh Kemenag mengenai kebijakan 200 mubalig yang direkomendasikan. Serta mengapreasiasi kebijakan mencabut kembali kebijakan tersebut. Akan tetapi diharapkannya, kedepan tidak perlulah ada istilah merekomendasikan mubalig dan adanya sertifikat tersebut.

“Masyarakat saat ini sudah cerdas, mana mubalig yang bisa dipahami dan diterima ceramahnya. Intinya Kemenag perlu melakukan pemantuan saja, terkait adanya kekhawatiran adanya penyebaran pemahaman yang melenceng,” ucap dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...