Impor Beras, Butuh Kebijakan Tegas Presiden

Editor: Mahadeva WS

Ekonom INDEF, Eko Listiyanto. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Persoalan data acuan impor beras antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berbeda. Kemendag menyatakan impor beras dibutuhkan untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan harga beras.

Hal tersebut akan semakin menguat saat terjadi lonjakan permintaan seperti di masa puasa dan lebaran. Sementara, Kementan menyebut ketersediaan beras cukup. Kemampuan produksi beras dari petani menunjukan tidak perlunya kebijakan impor.

Terkait perbedaan data tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan, untuk mengharmonikan data antarkementerian diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah. “Butuh kebijakan jelas dari presiden atau wakil presiden atau menteri koordinator perekonomian. Karena yang satu ingin harganya stabil, yang satu pengen diakui bahwa kerjanya untuk produksi nyata,” kata Eko kepada Cendana News, Jumat (25/5/2018).

Proses harmonisasi data tersebut, harus didukung fakta yang ada di lapangan sebagai bukti.  “Jikakalau  kemendag ngeyel tetap impor beras, mungkin karena melihat realitas di lapangan. Dia berada di sisi hilir,” tambahnya.

Pada prosesnya Eko menyebut, ketika barang sudah sampai di pasar, jajaran kementan mendata memang terjadi peningkatan harga. Hal tersebut kemudian menjadi early warning bagi kementan untuk mengupayakan ketersediaan beras. Ketika produksi dianggap tidak mencukupi atau mungkin produksi tinggi, tapi informasinya terhalang keterbatasan jaring informasi pasar. “Cuma berpikirnya sangat gampang, ya sudahlah impor saja,” tukas Eko.

Padahal jika ada peta produksi beras yang jelas, sebenarnya tidak perlu impor. Karena daerah yang surplus beras bisa memenuhi ketidakcukupan beras di daerah lain. Kemampuan untuk menginterlingkan daerah surplus dan defisit sangat penting. Sehingga sebelum keputusan impor diberlakukan, masih bisa dengan upaya pemenuhan dari daerah yang surplus beras.

Hanya saja Eko melihat, kebijakan tersebut tidak diupayakan oleh pemerintah. Sehingga ketika harga beras naik sejak awal tahun, kemendag berwacana untuk impor beras jilid dua. Sementara kementan menyatakan tak perlu impor.

Kalau terus menerus setiap tahun impor, Eko menyebut yang senang pasti mafia beras yang kemudian mengambil untung. Persepsi kebijakan pemerintah dimata publik pun akan jelek. “Kenapa pada saat petani panen kok impor beras. Itu agak aneh. Ini sebetulnya simpel saja, dibutuhkan harmoni data antarkementerian, kebijakan pemimpin harus tegas,” pungkasnya.

Lihat juga...