Inasgoc Desak DKI Bebaskan Pajak Tiket Asian Games 2018

Editor: Koko Triarko

199

JAKARTA — Ketua Inasgoc (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee), Erick Thohir, meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat untuk mendapatkan keputusan terkait pembebasan pajak tiket Asian Games 2018.

“Saya rasa Pemprov DKI di bawah pimpinan Pak Wagub (Sandiaga Uno) terus melakukan meeting mingguan untuk mencari solusi untuk Asian Games,” kata Erick, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Dia juga meminta kepastian pemerintah Ibu Kota terkait pajak tiket pertandingan. Pasalnya, Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Jawa Barat sudah memastikan menghapus pajak tiket pertandingan. Apalagi, waktu penyelenggaraan iven olahraga terbesar se-Asia itu tinggal 89 hari jelang pembukaan 18 Agustus 2018.

“Sekarang kita harus action oriented, tidak hanya planning. Tentu, tinggal 89 hari kita juga masih terus tambahkan kemajuan atau terobosan lain, sehingga bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, memastikan Pemprov DKI akan memberikan potongan atau diskon sebesar 50 persen untuk tiket Asian Games 2018 nanti.

Menurut mantan pengusaha itu, pihaknya tidak dapat membebaskan pajak tiket secara penuh, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat, lantaran Pemprov DKI masih terganjal Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Pasal 42 ayat (1), menyebutkan atas permohonan wajib pajak, Gubernur dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50 persen dari pokok pajak.

“Untuk Inasgoc kalau minta pajak dihapus 100 persen, kami tidak menemukan asasnya. Saya harap Pak Erick sabar, kami cari solusinya,” ucap Sandiaga di lokasi yang sama.

Hingga kini, pihaknya tengah mencari terobosan untuk membebaskan tiket Asian Games dari pajak. Dia mengungkapkan, kendalanya ada pada Perda yang telah dibedah, sehingga dia turunkan tim kuasa hukum untuk membedahnya.

“Tapi, saya lagi challenge (tantangan) teman-teman di DPRD, teman-teman yang ada di Dinas, dan di Sekretaris Daerah maupun bironya untuk membantu, karena ini Inasgoc akan berjuang untuk Asian Games yang 60 tahun sekali ada di Jakarta,” katanya.

“Jadi kita harus bisa menampilkan juga satu insentif yang baik, sehingga memudahkan penyelenggaraan Asian Games,” sambungnya.

Dia mengaku, Pemprov DKI siap untuk mendukung Asian Games. Pihaknya sebenarnya ingin membebaskan pajak untuk mendukung perhelatan Asian Games. Sayangnya, peraturan daerah mengatur pajak hanya bisa didiskon maksimum 50 persen berdasarkan asas keadilan.

Menurut Sandi, yang kini menjadi masalah itu adalah logo sponsornya. Namun, menurut dia, logo tersebut belum bisa membebaskan. Dia berharap, sudah menjadi langkah yang maju dan kita akan mendorong Asian Games.

“Yang masalah itu kalau ada logo-logo sponsornya. Nah, kalau logo sponsornya itu kita belum bisa membebaskan. Jadi, ini yang kita harapkan sudah menjadi satu langkah yang maju dan kita akan mendorong Asian Games,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak berniat mengambil keuntungan dari pajak tiket Asian Games. “Tidak ada sama sekali (tujuan mengambil untung), kita mau memberikan, tetapi kita tidak diperbolehkan perda,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Sandiaga, membebaskan pajak tiket Asian Games hanya akan menguntungkan sponsor Asian Games. Sementara itu, perda mengatur pembebasan pajak tiket hanya diperbolehkan untuk beberapa hal, salah satunya karena asas keadilan.

Itu sebabnya, Pemprov DKI bisa membebaskan pajak tiket untuk Asian Para Games, bukan Asian Games. Sandiaga sedang mencari cara, agar Pemprov DKI bisa membantu memecahkan masalah ini. Intinya, Pemprov DKI akan mendukung perhelatan Asian Games agar bisa dinikmati semua kalangan.

Lihat juga...

Isi komentar yuk