Inginkan Legalitas, Ojek Online Uji UU LLAJ

Editor: Mahadeva WS

297
Sidang uji materi UU LLAJ - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Said iqbal dan sejumlah pengemudi ojek online (daring) mengajukan uji materi pasal138 ayat (3) Undang-undang No.22/2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Didukung konsumen, para pemohon mendalilkan muatan pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional mereka karena tidak mencantumkan ojek daring (online) sebagai bagian dari angkutan umum.

Menurut kuasa hukum para pemohon, muhammad jamsari, para pemohon berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi gojek, grab serta pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek daring.

Pemohon mendalilkan muatan pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak mencantumkan ojek daring sebagai bagian dari angkutan umum. “Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ menyatakan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pemohon beralasan secara aktual, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek daring berguna dalam memenuhi permintaan masyarakat/konsumen terhadap kebutuhan angkutan umum orang dan barang melalui daring. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek daring,” tutur Muhammad Jamsari di ruang sidang MK, selasa (22/5/2018).

Menurut Muhammad Jamsari, selama ini UU No.22/2009, belum mengakui keberadaan ojek online. Yang diakui hanyalah kendaraan roda empat, untuk kendaraan roda dua belum diakomodasi, belum diakui secara legal. “Hingga ini menimbulkan perasaan diskriminatif bagi kawan-kawan, khususnya pengemudi driver ojek online. Bahwa mereka juga seharusnya punya hak yang sama sebagai warga negara,” jelasnya.

Jamsari menyebut, ada kekhawatiran dari para pengemudi ojek daring ketika di lapangan berbenturan dengan pengemudi ojek pangkalan. Benturan ini karena belum ada landasan hukum mengenai ojek daring. Oleh karena itu, para pemohon meminta agar pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Sepanjang tidak dimaknai angkutan umum orang dan barang dilakukan dengan kendaraan bermotor umum dan kendaaraan bermotor roda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara daring untuk mengakomodasi kemudahan aksesbilitas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi dalil-dalil permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon agar lebih mempertajam kedudukan hukum. “Saudara sudah mengemukakan dan menguraikan legal standing dalam permohonan ini dengan rinci. Tapi nanti tentu harus diperkuat, dipertajam, atau diperdalam lagi agar sebagaimana putusan-putusan MK mengenai legal standing,” kata Wahiduddin Adams.

Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, bahwa UU LLAJ dibuat untuk mengatur yang sifatnya general. Karenanya tidak mungkin undang-undang itu kemudian, atas permintaan dipotong-potong sedikit hanya untuk mengkomodasikan kepentingan pemohon.

“Kalau dikabulkan permintaan anda, bagaimana dengan yang roda empat? Jadi, pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tidak bisa mengakomodasikan yang roda empat. Ini nanti tidak adil dengan yang roda empat, tidak adil dengan yang tidak berbasis online,” tandas Arief.

Baca Juga
Lihat juga...