Inginkan Legalitas, Ojek Online Uji UU LLAJ

Editor: Mahadeva WS

Sidang uji materi UU LLAJ - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Said iqbal dan sejumlah pengemudi ojek online (daring) mengajukan uji materi pasal138 ayat (3) Undang-undang No.22/2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Didukung konsumen, para pemohon mendalilkan muatan pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional mereka karena tidak mencantumkan ojek daring (online) sebagai bagian dari angkutan umum.

Menurut kuasa hukum para pemohon, muhammad jamsari, para pemohon berprofesi sebagai pengemudi ojek daring dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi gojek, grab serta pengurus organisasi serikat pekerja/serikat buruh, karyawan swasta, wiraswastawan, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa (konsumen) ojek daring.

Pemohon mendalilkan muatan pasal 138 ayat (3) UU LLAJ merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak mencantumkan ojek daring sebagai bagian dari angkutan umum. “Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ menyatakan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pemohon beralasan secara aktual, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek daring berguna dalam memenuhi permintaan masyarakat/konsumen terhadap kebutuhan angkutan umum orang dan barang melalui daring. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek daring,” tutur Muhammad Jamsari di ruang sidang MK, selasa (22/5/2018).

Menurut Muhammad Jamsari, selama ini UU No.22/2009, belum mengakui keberadaan ojek online. Yang diakui hanyalah kendaraan roda empat, untuk kendaraan roda dua belum diakomodasi, belum diakui secara legal. “Hingga ini menimbulkan perasaan diskriminatif bagi kawan-kawan, khususnya pengemudi driver ojek online. Bahwa mereka juga seharusnya punya hak yang sama sebagai warga negara,” jelasnya.

Lihat juga...