Jelang Pilkada Serentak, KPK Waspadai Korupsi SDA

Editor: Mahadeva WS

314
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK Jakarta. - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak agar mewaspadai potensi korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebut, biasanya, hasil-hasil tambang atau kekayaan alam lainnya sering dieksplorasi secara besar-besaran oleh pejabat penyelenggara negara atau kepala daerah yang masih menjabat. Eksplorasi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitarnya.

Menurut Laode, KPK telah menemukan adanya sejumlah fakta atau bukti dugaan terjadinya penyimpangan yang terkait dengan pengelolaan sektor pertambangan hasil SDA.

“KPK mewaspadai terkait adanya potensi korupsi khususnya di sektor pertambangan. Biasanya pejabat kepala daerah yang masih aktif dan juga calon kepala daerah yang akan maju dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memiliki ikatan emosional yang kuat dengan berbagai hasil pertambangan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing” kata Laode, Kamis (31/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan Laode, proses perizinan kegiatan eksplorasi khususnya di bidang pertambangan SDA juga mendapatkam atensi atau perhatian khusus. KPK menduga hampir 40 persen perizinan pengelolaan tambang tidak benar-benar bersih atau transparan alias clean and clear.

KPK dalam hal ini telah telah beberapa kali menyosialisasikan pengetahuan seputar pertambangan SDA kepada masyarakat. Edukasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tata cara perizinan hingga proses ekslporasi dan juga dampak kerusakan lingkungan.

Hingga saat ini KPK telah menangkap dan mengamankan sejumlah oknum kepala daerah mulai dari Bupati, Wali Kota hingga Gubernur yang diduga telah menyalahgunakan perizinan pertambangan SDA berupa mineral hasil pertambangan.

Salah pejabat penyelenggara negara yang diduga telah menyalahgunakan izin pertambangan adalah mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Nur Alam diduga menerima sejumlah uang sebagai commitment fee perizinan pertambangan Nikel di Sultra.

Total uang suap yang diterima Nur Alam dari perizinan pengelolaan dan eksplorasi pertambangan diperkirakan mencapai 4,5 juta Dolar Amerika (USD). Uang tersebut diberikan secara bertahap oleh sejumlah perusahaan pertambangan setempat agar mereka memperoleh perizinan untuk melakukan eksplorasi.

Baca Juga
Lihat juga...