Jumlah Anggota KPUD Berdasarkan Volume Kerja

Editor: Mahadeva WS

239

JAKARTA – Pemerintah berpendapat, penetapan jumlah anggota KPUD mulai dari tiga atau lima orang di setiap kabupaten dan kota tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penetapan tersebut sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf c UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Penetapannya dengan memperhitungkan volume kerja KPUD di kabupaten dan kota.

Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro saat memberikan keterangan dalm uji materil UU Pemilu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) – Foto M Hajoran Pulungan

“Volume kerja KPUD Kabupaten tugasnya hanya merekap suara dari kecamatan. Sehingga jumlah anggota KPUD Kabupaten berdasarkan jumlah Kecamatan. Kalau kecamatan sedikit cukup tiga anggota KPUD dan kalau kecamatannya banyak lima anggota KPUD,” kata Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro saat memberikan keterangan dalam uji materi UU Pemilu di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/5/2018).

Menurut Suhajar, Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu penetapan jumlah anggota KPU kabupaten dan kota serta jumlah anggota PPK telah mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis di Indonesia. Terlebih untuk wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur.

“Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada perhitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah kecamatan. Kabupaten/Kota. Jika hasil perhitungan sama dengan atau lebih dari 500 ribu maka jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota lima orang. Adapun untuk Kabupaten/Kota dengan hasil perhitungan kurang dari 500 ribu orang, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota tiga rang,” jelasnya.

Berkaitan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang disebut, Pemohon cenderung mengesankan adanya diferensiasi antara Panwas di Aceh dengan Panwas di daerah lain.  Suhajar Diantoro menyebut, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang dituangkan dalam UU tersendiri, yakni UU Daerah Istimewa Aceh. Kondisi tersebut sesuai dengan UU dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Adanya dalil dari Pemohon bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu cenderung mengesankan adanya diferensiasi antara Panwas di Aceh dengan Panwas di daerah lain. Hal tersebut tidak beralasan, sebab Aceh memiliki keistimewaan sesuai dengan UU Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan tersebut seperti melaksanakan Syariah Islam dan Aceh disebut dengan Kota Serambi Mekkah,” ungkapnya.

Uji Materi UU Pemilu diajukan oleh sejumlah kalangan mulai dari anggota aktif KPU, Panwas, dan aktivis ormas serta warga negara sebagai perseorangan. Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan sebelas pasal yang tercantum dalam UU Pemilu. Pasal-pasal a quo, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf c; Pasal 21 ayat (1) huruf k; Pasal 44; Pasal 52 ayat (1); Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o; Pasal 286 ayat (2); Pasal 468 ayat (2); dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Baca Juga
Lihat juga...