KI NTB Diharapkan Lebih Pro Aktif Mendorong Keterbukaan Informasi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

188

MATARAM — Masalah keterbukaan informasi masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya mampu dimplementasikan dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik oleh eksekutif, legislatif, lembaga penegak hukum maupun oleh BUMN maupun BUMD.

“Padahal keterbukaan informasi selain merupakan amanat UU juga bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berintegritas serta bebas dari praktik korupsi,” kata Kordinator Badan Pekerja Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Ahyar Supriadi di Mataram, Rabu (30/5/2018).

Karena itulah keberadaan KI NTB sebagai lembaga yang menangani masalah keterbukaan informasi diharapkan lebih maksimal mendorong lembaga publik untuk lebih terbuka.

KI NTB juga perlu memikirkan bagaimana melakukan edukasi pada sektor BUMN maupun BUMD, mengingat kasus dugaan korupsi pada kedua sektor tersebut selama ini kerap terjadi dan terus berulang dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

“Kasus dugaan korupsi merger BPR menjadi contoh paling konkrit bagaimana buruknya tata kelola pada sektor BUMD di NTB,” tegas Ahyar.

Salah satu sebabnya adalah tata kelola informasi yang masih buruk dan belum dilakukan secara terbuka dan transparan. Demikian halnya dengan badan publik yang bersifat vertikal seperti BPN, BPS, BPK/BPKP juga penting.

Susan, aktivis NGO yang juga pegiat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyampaikan harapannya terhadap KI NTB terutama kepengurusan baru ke depannya bisa lebih maksimal sebagai penjamin dari pelaksanaan UU KIP.

Dengan kepengurusan yang baru, KI NTB diharapkan dapat memastikan akses interaksi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat antara masyarakat dan badan publik dlm konteks pelayanan informasi.

“Substansi dari pelaksanaan UU KIP adalah adanya peningkatan kualitas Demokrasi, yang berkorelasi dengan peningkatan Kesejahteraan masyarakat, jika negara di kelola dengan baik atau demokratis maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Susan.

Sebelumnya Ketua KI NTB, Hendriadi menyatakan, akan terus berupaya secara maksimal, agar KI ke depan bisa lebih baik lagi dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi secara efektif, efisien dan berkeadilan.

Baca Juga
Lihat juga...