KPK Khawatirkan Revisi KUHP

Editor: Koko Triarko

214
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana korupsi (Tipikor), sebaiknya dicabut atau dikeluarkan dari Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saat ini, RUU KUHP yang baru tersebut sedang dalam pembahasan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Jika tidak ada perubahan, menurut rencana  RUU KUHP tersebut akan disahkan oleh DPR akhir Agustus 2018. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Namun demikian, KPK menilai dengan masuknya sejumlah pasal-pasal baru dalam tindak pidana tertentu, misalnya Tipikor, dikhawatirkan akan berpotensi memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia”, kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (29/5/2018).
KPK berharap, pasal-pasal terkait Tipikor yang sudah ada tidak diubah atau ikut terkena revisi bersama pasal-pasal lainnya.
Menurut Febri Diansyah, KPK secara resmi telah mengirimkan surat terkait permintaan tersebut kepada Presiden. Dalam surat tersebut pihak KPK juga meminta, agar pasal-pasal yang mengatur terkait Tipikor, sebaiknya dikeluarkan saja dari RUU KUHP tersebut.
“KPK tentu berharap, rencana Pemerintah yang akan mengesahkan RUU KUHP yang baru tidak sampai melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), karena di dalam RUU KUHP tersebut masih terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Tipikor”, kata Febri Diansyah.
Febri Diansyah juga menjelaskan, sebelumnya KPK telah meminta pendapat atau masukan dari lima universitas atau perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya. KPK juga telah lama melakukan kajian terkait RUU KUHP, kemudian mendapatkan masukan dari focus group discussion (FGD).
Dirinya mengatakan, bahwa lembaga penegak hukum lainnya, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) yang biasanya menangani kasus tindak pidana khusus, yaitu narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba), sebaiknya juga diatur dalam aturan tersendiri dalam RUU KUHP tersebut.
“KPK bersama seluruh rakyat Indonesia bertekad akan mendukung setiap upaya Pemerintah melawan upaya-upaya pelemahan terhadap pemberantasan Tipikor di Indonesia, salah satunya dengan cara membuat aturan yang lebih keras melalui RUU Tipikor yang sudah ada”, pungkas Febri Diansyah.
Baca Juga
Lihat juga...