KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Break Water Pelabuhan Dompak

Editor: Koko Triarko

618
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan membantu kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan break water di Pelabuhan Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kepolisian Resor Tanjungpinang telah meminta bantuan KPK untuk melakukan pengecekan fisik dan juga mendatangkan sejumlah ahli untuk menghitung adanya potensi kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan break water atau pemecah ombak air laut.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, membenarkan terkait dilibatkannya KPK dalam upaya mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut, bersama pihak Polres Tanjungpinang. Kasus korupsi tersebut diduga berpotensi merugikan anggaran keuangan negara hingga miliaran rupiah.
“KPK dibantu sejumlah ahli teknik sipil kelautan dan geospasial melakukan peninjauan sekaligus pengecekan secara langsung di lapangan”, kata Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Menurut Febri Diansyah, para ahli sempat melakukan analisa melihat ombak dan struktur bangunan kubus beton di Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang.
Analisa tersebut kemudian dikumpulkan oleh Badan Analisa Geospasial (BIG), auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tim KPK, pihak kepolsian Polres Tanjungpinang bersama ahli teknik sipil kelautan dari Universitas Riau.
Hasil analisa tersebut akan dipergunakan untuk menentukan fungsi dan keguanaan pembangunan break water di pelabuhan Tanjungpinang.
Hingga kini, BPK bersama sejumlah lembaga terkait sedang melakukan perhitungan potensi kerugiaan keuangan negara dalam kasus korupsi pembangunan break water ini.
Proyek pembangunan break water dibangun oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pembiayaan proyek berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2015.
“Proyek pembangunan break water diduga berpotensi merugikan anggaran keuangan negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyidikan kasus korupsi telah dilakukan sejak Februari 2018, saat ini proses penyelidikan maupun penyidikan masih terus berlangsung”, pungkas Febri Diansyah.
Baca Juga
Lihat juga...