KPK Selidiki Dugaan TPPU Korporasi

Editor: Koko Triarko

221
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan unsur korporasi atau perusahaan.

Selama ini, KPK telah banyak menangani berbagai kasus korupsi, mulai dari penerimaan suap atau gratifikasi hingga pencucian uang. Namun, kasus perkara korupsi yang ditangani cenderung perseorangan secara pribadi atau individu.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa  kasus-kasus korupsi, khususnya, dengan modus pencucian uang akhir-akhir ini justru semakin berkembang, bahkan telah melibatkan sebuah perusahaan atau korporasi. Namun, penyidik KPK secara perlahan, berhasil mengungkap dan membongkar kasus  dugaan pencucian uang.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (18/5/2018), membenarkan bahwa ada sejumlah kasus perkara korupsi berupa pencucian uang melibatkan unsur korporasi atau perusahaan. Misalnya, kasus korupsi pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Kebumen (Jawa Tengah), Mohammad Fuad Yahya.

“Penyidik KPK melakukan penyelidikan dan menemukan sejumlah fakta dan bukti adanya indikasi atau dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan unsur korporasi, diduga uang yang patut diduga berasal dari hasil korupsi tersebut kemudian ditampung oleh sebuah perusahaan atau korporasi”, jelas Febri Diansyah.

KPK menduga, bahwa uang hasil korupsi yang ditampung atau disimpan tersebut sengaja disamarkan atau disembunyikan sedemikian rupa. Penyidik KPK juga menduga, modus pencucian uang tersebut dilakukan dengan tujuan agar sulit dilacak dan dideteksi oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK.

Menurut Febri Diansyah, tidak mudah menyelidiki adanya indikasi dugaan pencucian uang, karena biasanya uang tersebut sudah diubah peruntukannya dalam bentuk lain.

Biasanya kebanyakan sudah diubah dalam bentuk aset, yaitu dibelikan tanah dan bangunan atau sejumlah barang lainnya, sehingga seolah-olah baik-baik saja atau sekam tidak pernah terjadi apa-apa.

KPK menyakini, bahwa sejumlah uang hasil korupsi tersebut diduga berasal dari pemberian komisi atau commitment fee, yang biasanya dari pihak swasta atau pihak ketiga.

Uang tersebut kemudian diberikan kepada seorang oknum kepala daerah atau pejabat penyelenggara negara, yaitu sebagai suap atau gratifikasi.

Baca Juga
Lihat juga...