KPK Sita Uang Suap APBD Sumut Rp4,35 Miliar

Editor: Koko Triarko

199
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan, penerimaan uang yang diduga hasil korupsi yang disita dari sejumlah oknum mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp4,35 miliar.

Kabiro Humas KPK, Febri Diasnyah, menjelaskan uang diduga hasil suap tersebut telah dikembalikan untuk mengganti potensi kerugian negara dalam kasus suap APBD Pemprov Sumut.

“Uang tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan suap atau gratifikasi, yang diduga pemberian Gatot Pujo Nugroho saat ditinya masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumut”, jelas Febri Diasnyah, Kamis (24/5/2018).

Ia juga mengatakan, ada lima oknum anggota dewan yang menyerahkan uang tunai kepada KPK, jumlahnya sekitar Rp300 juta, sehingga saat ini jumlah total uang sebesar Rp4,35 miliar.

Masing-masing oknum anggota dewan diduga telah menerima uang suap atau gratifikasi, dengan jumlah nominal yang berbeda. Uang tersebut diberikan dengan tujuan memuluskan persetujuan terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut.

Sementara itu, hingga saat ini penyidik KPK telah menetapkan 38 oknum mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dalam kasus korupsi penerimaan suap atau gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Meski telah berstatus sebagai tersangka, namun hingga saat ini mereka belum ditahan penyidik KPK.

“Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap 20 orang sebagai saksi di Gedung Kejakasaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumut. Sedikitnya sudah 200 saksi yang pernah menjalani pemeriksaan terkait kasus suap yang menjerat Gatot Pujo Nugroho”, pungkas Febri Diansyah.

Baca Juga
Lihat juga...