KPK Tetapkan PT. TRADHA Tersangka Pencucian Uang

Editor: Koko Triarko

150
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (18/5/2018) –Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muhammad Fuad Yahya (MYF), mantan Bupati Kebumen sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang (TPPU).

MFY sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tipikor berupa penerimaan sejumlah suap atau gratifikasi. Uang tersebut diduga berasal dari pemberian atau commitment fee dari pihak swasta, terkait proses perizinan sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen.

Dalam kesempatan ini, penyidik KPK juga menetapkan sebuah perusahaan atau korporasi, yaitu  PT. Putra Ramadhan (TRADHA) sebagai tersangka dalam kasus pecucian uang.

PT. TRADHA merupakan sebuah perusahaan atau suatu korporsi yang diduga merupakan milik pribadi tersangka MYF.

Demikian Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, saat menggelar acara jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).

Penyidik KPK telah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup dan menaikkan status hukum yang bersangkutan ke tingkat penyidikan alias menjadi tersangka.

Menurut Laode, penetapan status tersangka pencucian uang yang berasal dari unsur korporasi, yaitu PT. TRADHA, merupakan yang pertama sejak KPK berdiri.

Laode menilai, penetapan status tersangka pencucian uang yang melibatkan korporasi bisa dikatakan merupakan sejarah baru bagi penyidik KPK.

“Pertama kalinya penyidik KPK menetapkan status tersangka terhadap sebuah perusahaan atau suatu korporasi yaitu PT. TRADHA dalam kasus dugaan Tipikor berupa  pencucian uang. Perusahaan tersebut diduga milik pribadi Mohammad Yahya Fuad, mantan Bupati Kebumen, Jawa Tengah”, kata Laode M. Syarif.

Laode juga menjelaskan, penyidik KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kebumen Mohammad Fuad Yahya sebagai tersangka, karena  yang bersangkutan diduga kuat telah menerima sejumlah uang suap atau gratifikasi. Uang tersebut kemudian diduga sengaja disamarkan, disembunyikan, disimpan atau ditampung oleh PT. TRADHA. 

Modus yang digunakan PT. TRADHA adalah dengan cara meminjam nama atau bendera dari lima perusahaan swasta yang diduga sebagai perusahaan fiktif, dengan tujuan untuk menyamarkan identitas perusahaan yang ikut dalam proses lelang tender sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Kebumen.

Setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang tender proyek, kemudian PT. TRADHA segera menampung atau menyimpan sejumlah uang suap atau gratifikasi yang berasal dari pemberian sejumlah oknum kontraktor atau pengusaha proyek setempat.

“PT. TRADHA disangkakan telah melanggar Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”, pungkas Laode M. Syarif.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.