Kuota LPG 3 Kg untuk Nelayan di Sumbar, Tunggu Surat ESDM

Editor: Koko Triarko

236

PADANG – Hampir memasuki pada semester pertama tahun 2018 ini, usulan kuota gas kemasan tiga kilogram bagi nelayan di Sumatera Barat yang melakukan konversi bahan bakar, belum disetujui Kementerian ESDM. 

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Heri Nofriadi, mengatakan, kuota LPG 3 kg yang telah keluar surat persetujuan dari Kementerian ESDM saat ini baru untuk penggunaan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Kuota LPG 3 kg di seluruh daerah Sumbar pada tahun ini ada 90.807 metrik ton. Jumlah itu belum termasuk untuk nelayan yang melakukan konversi bahan bakar,” katanya, Selasa (22/5/2018).

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Heri Nofriadi/Foto: M. Noli Hendra

Ia menyebutkan, dari Biro Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM untuk menambah jumlah kuota LPG 3 kg di Sumbar, yang diperuntukkan untuk kuota nelayan.

Kekurangan kuota LPG 3 kg ini juga pernah dialami pada 2017. Hal ini dikarenakan pada tahun lalu penggunaan kuota dialihkan untuk konversi nelayan tradisional, sementara dalam Surat Keputusan Kementerian ESDM tahun 2017 lalu, tidak mengalokasikan untuk konversi.

Untuk pengurangan kuota itu, Biro Perekonomian Setdprov Sumbar juga telah mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg pada 2017 kepada Kementerian ESDM, dengan jumlah di atas 400 tabung lebih kapasitas 3 kg.

Pengajuan penambahan kuota itu, mengingat konversi yang dilakukan oleh nelayan kecil saat ini, gas yang digunakan merupakan alokasi kuota untuk pengguna rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk nelayan.

“Jadi, gas untuk nelayan itu tidak masuk dalam kuota penggunaan Gas LPG 3 kg di Sumbar pada tahun 2017 lalu. Makanya kita ingin di tahun ini, hal yang terjadi tahun kemarin tidak terjadi kembali,” ungkapnya.

Menurutnya, berbicara kuota gas LPG 3 kg untuk Sumbar, sebenarnya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan tahun 2018.

Tetapi, seiring adanya kebijakan konversi bahan bakar nelayan dari premium menggunakan gas LPG 3 kg, membuat kebutuhan gas LPG 3 kg menjadi meningkat. Sementara dalam Surat Keputusan Kementerian ESDM tidak mengalokasikan gas untuk nelayan.

“Semoga dalam waktu dekat surat pengusulan penambahan kuota gas LPG 3 kg tahun ini dipenuhi oleh Kementerian ESDM,” harapnya.

Heri khawatir, bila pihak Kementerian ESDM lama merespon surat permohonan penambahan kuota LPG 3 kg, maka kemungkinan akan terjadi kelangkaaan gas LPG 3 kg di Sumbar.

Karena mau tidak mau nelayan harus membeli gas LPG 3 kg dari agen, yang seharusnya untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Terkait harga gas LPG 3 kg masih sama, yakni Rp17.000 per tabung yang disesuaikan dengan jarak distribusinya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengatakan, saat ini baru ada sekira 1.000 nelayan yang telah melakukan konversi, tersebar di wilayah Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Padang Pariaman.

“Di Sumbar, ada 4.000 nelayan tradisional. Dari jumlah itu baru 1.000 yang telah melakukan konversi, menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian ESDM,” sebutnya.

Yosmeri menegaskan, untuk konversi bahan bakar nelayan ini bukanlah suatu hal yang wajib. Tapi, konversi merupakan haknya para nelayan, apakah tetap menggunakan premium atau beralih menggunakan gas sebagai bahan bakar.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.