Legislator tak Setuju Sistem Zonasi PPDB

Editor: Koko Triarko

463
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang. –Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan, meminta agar sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak diterapkan, dengan alasan belum meratanya sarana dan prasarana serta infrastruktur sekolah di wilayah tersebut.

Hal itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, menanggapi akan diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2018. Aturan sistem zonasi itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017.

“Saya tidak setuju itu diterapkan, karena sarana dan prasarana belum merata. Kalau sudah ada pemerataan sarana dan prasarana sekolah, itu berbeda,” tegasnya, Kamis (17/5/2018).

Menurutnya, penerapan sistem zonasi baru bisa dilaksanakan setelah sarana dan fasilitas sekolah di Kota Balikpapan, merata. Jika tidak, justru akan menimbulkan gejolak saat penerapan itu berlangsung.

Syarifuddin mencontohkan, sarana dan prasarana sekolah di di pinggiran kota dengan yang ada di pusat kota sangat berbeda. Di antaranya jumlah rombel yang tersedia, jangan jauh berbeda.

“Coba lihat, kita turun. Tidak usah berteori, tapi turun ke lapangan, benar tidak SD 001 di sini (pusat kota) dengan SD di Balikpapan Utara (pinggiran) sama tidak fasilitasnya?” bebernya.

Karena itu, ia meminta pemerintah kota harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum penerapan sistem zonasi dilaksanakan. “Maka, saya tidak setuju untuk penerapan sistem zonasi. Jumlah rombelnya tidak sama dengan jumlah siswa,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin, mengatakan, tahun ini PPDB akan mengacu pada Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Dalam Permendikbud itu, 90 persen kuota wajib diisi oleh peserta yang masuk dalam zonasi. Sisanya 10 persen untuk kuota peserta yang ingin sekolah di luar zonasi yang sudah ditetapkan.

“Sekolah wajib mengisi 90 persen kuotanya dengan siswa yang tinggal di kawasan zona tersebut,” ucapnya.

Dijelaskan Muhaimin, tujuannya untuk menghapus kesan sekolah favorit. Dengan sistem ini, ke depan semua sekolah akan menjadi sekolah favorit.

Kemudian, di dalam jatah 90 persen tersebut, siswa yang masuk dalam kategori keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu Indonesia pintar, wajib diterima. Selain itu, peserta bina lingkungan, yakni yang berada paling dekat dengan sekolah juga harus diterima.

“Karena mereka yang paling dekat dengan sekolah adalah yang terkena dampak langsung. Misalnya kemacetan, kepadatan lalu lintas dan lain-lain, makanya diprioritaskan,” imbuhnya.

Kemudia sisanya akan diisi dengan sistem rangking nilai seperti biasa. Sama dengan jalur lintas zona yang hanya 10 persen juga diberlakukan sistem rangking nilai.

Baca Juga
Lihat juga...