Legislator tak Setuju Sistem Zonasi PPDB

Editor: Koko Triarko

376
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang. –Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan, meminta agar sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak diterapkan, dengan alasan belum meratanya sarana dan prasarana serta infrastruktur sekolah di wilayah tersebut.

Hal itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, menanggapi akan diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2018. Aturan sistem zonasi itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017.

“Saya tidak setuju itu diterapkan, karena sarana dan prasarana belum merata. Kalau sudah ada pemerataan sarana dan prasarana sekolah, itu berbeda,” tegasnya, Kamis (17/5/2018).

Menurutnya, penerapan sistem zonasi baru bisa dilaksanakan setelah sarana dan fasilitas sekolah di Kota Balikpapan, merata. Jika tidak, justru akan menimbulkan gejolak saat penerapan itu berlangsung.

Syarifuddin mencontohkan, sarana dan prasarana sekolah di di pinggiran kota dengan yang ada di pusat kota sangat berbeda. Di antaranya jumlah rombel yang tersedia, jangan jauh berbeda.

“Coba lihat, kita turun. Tidak usah berteori, tapi turun ke lapangan, benar tidak SD 001 di sini (pusat kota) dengan SD di Balikpapan Utara (pinggiran) sama tidak fasilitasnya?” bebernya.

Karena itu, ia meminta pemerintah kota harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum penerapan sistem zonasi dilaksanakan. “Maka, saya tidak setuju untuk penerapan sistem zonasi. Jumlah rombelnya tidak sama dengan jumlah siswa,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin, mengatakan, tahun ini PPDB akan mengacu pada Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Dalam Permendikbud itu, 90 persen kuota wajib diisi oleh peserta yang masuk dalam zonasi. Sisanya 10 persen untuk kuota peserta yang ingin sekolah di luar zonasi yang sudah ditetapkan.

“Sekolah wajib mengisi 90 persen kuotanya dengan siswa yang tinggal di kawasan zona tersebut,” ucapnya.

Dijelaskan Muhaimin, tujuannya untuk menghapus kesan sekolah favorit. Dengan sistem ini, ke depan semua sekolah akan menjadi sekolah favorit.

Kemudian, di dalam jatah 90 persen tersebut, siswa yang masuk dalam kategori keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu Indonesia pintar, wajib diterima. Selain itu, peserta bina lingkungan, yakni yang berada paling dekat dengan sekolah juga harus diterima.

“Karena mereka yang paling dekat dengan sekolah adalah yang terkena dampak langsung. Misalnya kemacetan, kepadatan lalu lintas dan lain-lain, makanya diprioritaskan,” imbuhnya.

Kemudia sisanya akan diisi dengan sistem rangking nilai seperti biasa. Sama dengan jalur lintas zona yang hanya 10 persen juga diberlakukan sistem rangking nilai.

Baca Juga
Faktor Tata Kota, Sistem Zonasi Sulit Diterapkan d... YOGYAKARTA - Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai sulit diterapkan di sejumlah daerah dengan tata kota serta set...
Atasi Blank Spot, Disdik Yogya Pindahkan Sejumlah ... YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berencana melakukan pemerataan sekolah tingkat SMP. Yakni dengan memindahkan lokasi sejumlah sekolah SMP...
Disdik Balikpapan Intensifkan Edukasi Cagar Budaya BALIKPAPAN - Sejak pengalihan kewenangan cagar budaya dari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2017, eduka...
Sekolah Baru Belum Terwujud, Balikpapan Maksimalka... BALIKPAPAN --- Permintaan masyarakat dan DPRD Kota Balikpapan untuk pembangunan sekolah baru nampaknya tahun ini tidak akan terealisasi. Hal itu karen...
Balikpapan Optimalkan Guru Honorer Atasi Kurangnya... BALIKPAPAN - Kekurangan guru mengajar yang terjadi di Kota Balikpapan beberapa tahun terakhir, menjadi persoalan yang tak bisa dihindari oleh Dinas Pe...
Mewujudkan Sekolah Ramah Anak tak Bisa Serta-merta BALIKPAPAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, mendukung seluruh sekolah menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA), sesuai dengan ditetapkannya pilot...
Disdik: Pemenuhan Kekurangan Guru di Balikpapan Di... BALIKPAPAN --- Kekurangan sebanyak 280 guru yang terjadi pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan SMP dipastikan akan dipenuhi melalui penerimaan for...