MCW Dorong Pemko Malang Susun Kebijakan Berbasis Aduan

Editor: Koko Triarko

239
Divisi Advokasi MCW, Ardan. -Foto: Agus Nurchaliq
MALANG – Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu (SAMBAT), sebagai salah satu wadah bagi warga kota Malang untuk menyampaikan aduan, kritik maupun saran kepada seluruh OPD, dinilai masih belum menjadi pertimbangan prioritas dalam penyusunan kebijakan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Malang Corruption Watch (MCW) bekerja sama dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengadakan workshop penyusunan kebijakan berbasis bukti dan aduan masyarakat.
Divisi advokasi MCW, Ardan, mengatakan, selama ini kelemahan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan kurang mempertimbangkan faktor pengaduan dari masyarakat.
“Karena itu, kami mendorong bagaimana agar pemerintah lebih peka terhadap pengaduan di kota Malang. Apalagi, di kota Malang sudah memiliki aplikasi SAMBAT. Melalui SAMBAT inilah sebenarnya wadah dari pemerintah kota Malang untuk bisa mengevaluasi kerjanya dari berbagai macam proses pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat,” terangnya, Kamis (24/5/2018).
Jika dilihat dari 2017 ke 2018, lanjutnya, banyak pengaduan yang berulang. Maksudnya belum ada evaluasi secara serius dari pemerintah daerah, untuk bagaimana agar masalah-masalah publik semacam itu tidak terulang kembali.
Ia mencontohkan, masalah parkir. Pengaduan parkir di 2017 mencapai 31 aduan dan di 2018 aduan tersebut keluar lagi mencapai 6 aduan.
“Aduan-aduan tersebut di antaranya masih banyaknya juru parkir liar yang seharusnya sudah dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub),” ujarnya.
Menurutnya, hal ini menjadi penting bagi Dishub untuk mengevaluasi permasalahan tersebut, karena di kota Malang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda), mengenai retribusi kendaraan umum, dan pengelolaan parkir diatur dalam perda tersebut.
Kedua, lanjutnya, adalah pengaduan mengenai infrastruktur. Menurut Arda, jika mau melihat secara serius, masih banyak sekali jalanan yang rusak di kota Malang.
“Kita lihat di SAMBAT itu ada sekitar 10 pengaduan mengenai kerusakan infrastruktur. Padahal, di tahun sebelumnya juga sudah pernah ada aduan tersebut,” ungkapnya.
Belum lagi, katanya, tidak berfungsinya drainase di musim hujan, sehingga memyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan belum ada kajian serius pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam proses kebijakan. Karenanya, MCW mengadakan workshop tersebut agar setiap komponen penyelenggara negara yang berhubungan dengan pelayanan publik yang bersentuhan dengan proses pengaduan masyarakat, bisa menganalisa persoalan-persoalan semacam itu.
“Kalau pemerintah lemah dalam menganalisa, maka produk kebijakan yang dihasilkan tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang ada, sehingga persoalan yang sama akan terulang,” ucapnya.
Ia menegaskan, MCW sangat mendorong setiap OPD di kota Malang mampu melakukan penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan dan aduan masyarakat. SAMBAT harus bisa menjadi pintu awal dalam menjaring aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik.
Sementara itu, hadir dalam workshop, perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dispenduk Capil dan PLN.
Baca Juga
Lihat juga...