MK Kabulkan Uji Materi UU SPPA 

Editor: Koko Triarko

296
Yudi Kristian, Anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk seluruhnya, permohonan uji materi Pasal 99 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

“Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia,” kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dalam pengucapan Putusan Uji materil UU SPPA di ruang sidang MK, Rabu (23/5/2018).

Dalam pertimbangannya, hakim anggota, Maria Farida, menyebutkan, setelah memeriksa secara cermat norma undang-undang yang dimohonkan para Pemohon a quo, ternyata merupakan satu kesatuan yang saling berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bertanggal 28 Maret 2013.

“Dan, ini merupakan satu kesatuan dalam SPPA, yang di dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pindana,” kata Maria.

Karena itu, katanya, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat bagi Mahkamah, bila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak, dalam hal ini jaksa atau penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim.

Sementara itu, Yudi Kristian, mewakili Persatuan Jaksa Indonesia, merasa lega karena uji materi yang dimohonkan dikabulkan oleh MK.

Menurutnya, selama ini dalam menangani perkara anak, bersikap setengah hati dan banyak yang menghindar, karena takut dipidana.

“Jadi, ada kendala psikologis bagi jaksa-jaksa anak, karena waktunya sanga terbatas, tapi ada sanksi pidana yang diberikan UU,” kata Yudi, usai sidang di MK.

Dibatalkannya Pasal 99 UU SPPA ini, sama sekali tidak menurunkan perlindungan terhadap anak. Tapi, kalau memberi perlindungan anak, tidak berarti mengkriminalisasi jaksa yang sedang menjalankan tugas.

“Dalam perspektif hukum pidana itu namanya over criminalisation. Kerugian di pidana belum ada, tapi dalam praktik banyak jaksa menghindar,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...