MK Meminta Risalah Norma Pasal UU Pemilu yang Diuji

Editor: Mahadeva WS

289
Suasana Uji Materil UU Pemilu di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Di mana Pemerintah Memberikan Keterangan - Foto: M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan setiap pasal dalam undang-undang (UU) Pemilu yang saat ini diujikan ke MK.

Bagaimana norma di susun, perdebatan apa yang terjadi antara DPR dan pemerintah sehingga menyimpulkan norma sebuah pasal merupakan catatan yang dibutuhkan oleh hakim MK.

“Karena diberikan pun risalah itu kepada Mahkamah, itu tidak akan bisa disimpulkan karena itu sangat panjang pembahasannya. Mahkamah ingin tahu mengapa dan bagaimana norma itu di susun, perdebatan apa yang terjadi antara DPR dan pemerintah,” kata Hakim MK Saldi Isra saat sidang uji materil UU Pemilu di ruang sidang MK, Senin (28/5/2018).

Saldi menambahkan, pemerintah juga bisa mempertahankan norma yang diuji dalam UU kalau pembahasan risalah UU tersebut bisa diserahkan ke MK sebagai bukti bagi Mahkamah.

Lebih jauh Guru Besar HTN Universitas Andalas Padang itu mengatakan, dari sejumlah pasal yang diuji oleh para Pemohon, belum semua  diterangkan oleh pemerintah, yaitu Pasal 44, Pasal 51, Pasal 286, dan Pasal 268. Kondisi tersebut, diklaim membuat mahkamah tidak bisa menilai keterangan dari Pemerintah terkait uji materil UU Pemilu.

“Bagaimana risalah, pembahasan norma itu berbunyi seperti itu, mengapa pada akhirnya pasal-pasal itu berbunyi seperti itu. Sebenarnya itu yang kami butuhkan di Mahkamah. Makanya risalah itu perlu dilampirkan karena hampir semua pasal yang diujikan belum dijelaskan oleh pemerintah,” sebutnya.

Uji Materi UU Pemilu diajukan oleh sejumlah kalangan mulai dari anggota aktif KPU, Panwas, dan aktivis ormas serta perseorangan warga negara. Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan sebanyak sebelas pasal yang tercantum dalam UU Pemilu. Pasal-pasal a quo, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf c; Pasal 21 ayat (1) huruf k; Pasal 44; Pasal 52 ayat (1); Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o; Pasal 286 ayat (2); Pasal 468 ayat (2); dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Baca Juga
Lihat juga...