MK Tolak Uji Materi UU Pemilu

Editor: Koko Triarko

225
Sidang pembacaan putusan Uji Materil UU Pemilu di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi -Foto: M Hajjoran

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan ji materi UU Pemilu, karena para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU tersebut.

“Amar putusan, mengadili, permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Anwar Usman, saat sidang pembacaan putusan di ruang sidang MK Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Dalam pertimbangannya yang dibacakan hakim anggota, Saldi Isra, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan, bahwa norma dalam kedua pasal a quo merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai, terlebih dahulu para Pemohon harus dapat menerangkan dan membuktikan “adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi.

“Dalam hal ini, para Pemohon tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu, karena norma Pasal 227 UU Pemilu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara, Pasal 229 UU Pemilu terkait kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU,” jelasnya.

Melihat substansi norma dalam kedua pasal a quo, lanjut Saldi Isra,

menjadi terang, bahwa para Pemohon tidak mampu membuktikan “adanya hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dan “hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian” sebagaimana dipersyaratkan.

“Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, tetapi karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah

tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” tegas Saldi Isra.

Pemohon Martinus Butarbutar dan Risof Mario yang keduanya berprofesi sebagai Advokat mengajukan uji materi Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU Pemilu yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, karena tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penentuan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres).

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bila sejarah telah memberikan hak konstitusional dari seluruh rakyat, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan diakui dalam UUD 1945, melalui utusan daerah yang kemudian bermetamorfosa menjadi DPD. UU Pemilu dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

Baca Juga
Lihat juga...